PARADOKS PENANGANAN PELANGGARAN HAM DI TANAH PAPUA

SIARAN PERS, 4 Mei 2016

Sejak didirikan pada 5 Mei 1998 silam, Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manudia (ELSHAM) Papua telah bekerja untuk melakukan promosi, pembelaan dan penegakkan HAM di Tanah Papua. Selama 18 tahun kehadiran ELSHAM, belum ada perubahan yang signifikan terhadap upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi HAM di Tanah Papua. Aparat pemerintah justru lebih dominan menjadi aktor pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Dalam catatan ELSHAM Papua, selama 3 tahun terakhir, kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua lebih cenderung disebabkan oleh pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum. Beberapa kasus dimaksud seperti:

1. Kasus penangkapan massal oleh aparat gabungan TNI dan Polri yang terjadi sejak 25 April – 3 Mei 2016 dalam kaitan dengan aksi Demonstrasi Damai yang dikoordinir oleh Komite Nasional Papua Barat, yang menyebabkan 1888 orang ditangkap (beberapa di antaranya mengalami penyiksaan) pada berbagai Kota di Tanah Papua dan di luar Tanah Papua.
2. Kasus penembakan pada saat ibadah perayaan 1 Desember 2015 oleh masyarakat Papua di kampung Wanampompi, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam kasus ini, 4 orang meninggal dunia, 2 orang di antaranya terindikasi mengalami penyiksaan hebat oleh aparat kepolisian dari Polres Kepulauan Yapen, sedangkan 8 orang lainnya mengalami luka berat dan terpaksa dirujuk ke rumah sakit setempat. Pada saat bersamaan, 306 orang mahasiswa ditangkap di Jakarta dan 32 orang ditangkap di Nabire karena hendak melakukan perayaan serupa.
3. Kasus lainnya adalah penangkapan terhadap 264 orang dalam kaitan dengan aksi demonstrasi yang dikoordinir oleh KNPB dalam rangka menolak peringatan hari integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia pada 1 Mei 2015.
4. Sumber resmi KNPB menyebutkan antara 30 April – 1 Juni 2015, polisi telah menangkap dan menahan 479 anggota mereka yang terlibat berbagai aksi demonstrasi damai.

Kasus lain yang belum mendapat penanganan secara tuntas adalah konflik antar kelompok yang terjadi di Pasar Yotefa Abepura pada 2 Juli 2014. Berdasarkan hasil investigasi ELSHAM Papua dan Bidang Keadilan, Perdamaian Keutuhan Ciptaan (KPKC) Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, diketahui bahwa terdapat 4 orang korban tewas, seorang diantaranya adalah anggota Polres Jayapura. Sementara 2 orang warga sipil mendapat penyiksaan berat ketika menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bhayangkara Kotaraja dan proses interogasi di Markas Polres Jayapura. ELSHAM Papua dan KPKC Sinode GKI di Tanah Papua telah menyampaikan pengaduan resmi ke Komnas HAM RI, Kompolnas RI dan Bareskrim Polri, namun penanganannya baru sampai pada tingkatan verifikasi oleh Propam Polri pada tanggal 9 Desember 2015. Berdasarkan keterangan penyidik Propam Polri yang melakukan verifikasi, mengatakan bahwa Laporan dari Polda Papua menyebutkan para korban meninggal karena melakukan tindakan melawan petugas.

Situasi lain yang cukup meresahkan adalah kehadiran Tim Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat, terutama di Kabupaten Fakfak. Berdasarkan pengaduan warga kepada Pos Kontak ELSHAM Papua di Fakfak, diketahui bahwa beberapa anggota Tim Eskpedisi telah melakukan tindakan pelecehan terhadap Adat masyarakat setempat, termasuk melakukan tindakan asusila bagi warga lokal. Anggota Tim Ekspedisi NKRI secara sewenang-wenang telah melakukan rasia terhadap warga yang pulang dari kebun, dan memaksa mengeluarkan semua bawaan dalam tas milik warga di Kampung Air Besar. Beberapa anggota Tim Ekspedisi NKRI juga dengan seenaknya mandi setengah bugil di tempat pemandian umum milik warga.

Inisiatif Pemerintah RI untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di Papua adalah sebuah skenario politik pemerintah untuk mencegah campur tangan pihak ketiga dalam mendorong proses penyelesaian HAM yang lebih independen, transparan dan komprehensif. Upaya ini secara politis merupakan langkah untuk mencegah kunjungan Tim Pencari Fakta yang direkomendasikan melalui pertemuan Pacific Islands Forum akhir tahun lalu di Papua New Guinea. Selain itu, pemerintah Indonesia saat ini sedang mencari argumen politik dalam menghadapi pelaksanaan Universal Periodic Review yang akan dilakukan di Dewan HAM PBB pada pertengahan 2017. Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya untuk meredam kampanye pelanggaran HAM di Papua yang semakin mengglobal. Keterlibatan sejumlah individu orang Papua dalam kelompok yang disebut sebagai “Tim 12” akan menjadi justifikasi bahwa pemerintah RI sedang melibatkan orang Papua dalam proses penanganan pelanggaran HAM. Dengan track record dan reputasi kerja di bidang HAM yang tidak memadai, sulit dipastikan bahwa “Tim 12” akan mampu mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam menangani persoalan pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Berkaitan dengan kondisi pelanggaran HAM yang sedang terjadi di Tanah Papua, ELSHAM berkesimpulan bahwa pemerintah Indonesia selama ini cenderung melakukan pembiaran terhadap tindakan pelanggaran oleh aparat negara, terutama TNI dan Polri tanpa proses pengadilan sebagai bukti upaya pemerintah menyelesaikan permasalahan HAM di Papua. Pemerintah Indonesia cenderung menutup diri dari akses masyarakat internasional guna mendorong upaya penegakkan HAM di Papua. Insiatif pemerintah Indonesia tidak menunjukan kesungguhan dalam penyelesaian pelanggaran HAM, karena masih terjadi penangkapan semena-mena dan penyiksaan dalam menangani aksi-aksi penyampaian pendapat di muka umum.

Mewakili aspirasi korban pelanggaran HAM yang sampai saat ini belum mendapat keadilan, ELSHAM Papua merekomendasikan sebagai berikut:

1. Pacific Islands Forum agar segera mengirimkan Tim Pencari Fakta ke Tanah Papua agar bertemu dengan korban pelanggaran HAM yang terjadi sejak 1 Mei 1963 sampai sekarang;
2. Negara-negara anggota PBB, Organisasi HAM Internasional, dan seluruh jaringan pendukung penegakkan HAM agar menyerukan dibentuknya suatu “Misi Pencari Fakta” agar berkunjung ke Tanah Papua sebelum pelaksanaan Universal Periodic Review di Dewan HAM PBB.
3. Pemerintah Indonesia harus membuka diri dan bekerja sama dengan pihak ketiga yang lebih netral dalam melakukan penyelidikan pelanggaran HAM, tanpa melibatkan unsur TNI dan Polri sebagai institusi yang kerap melakukan tindak pelanggaran HAM di Tanah Papua, termasuk individu-individu yang tidak memiliki kualifikasi di bidang HAM.

Untuk Komfirmasi :
 Ferdinand Marisan, S.Sos (Direktur ELSHAM Papua);
Hp. 081247018248;
 Paul Mambrasar (Sekretaris ELSHAM Papua);
Hp. 085244446586;

Facebook Comments
About Admin 22 Articles
Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) di Papua lahir dari perenungan panjang terhadap pergumulan orang Papua akan situasi politik dan hukum yang bersifat represif. Kenyataan bahwa pendekatan keamanan dan berbagai bentuk kekerasan secara sistematis telah menciptakan rasa takut (traumatis) dikalangan rakyat Papua.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com