Solidaritas Perempuan Papua Pembela Hak Asasi Manusia (PERNYATAAN SIKAP)

Solidaritas Perempuan Papua Pembela HAM yang bekerja untuk mengadvokasi berbagai kasus pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Negara Indonesia di Papua yang memastikan prinsip keberpihakan pada kebenaran dan keadilan korban.

Sejarah Aneksasi Papua Barat sejak Tahun 1963, selama 53 Tahun lamanya. Mengingat Perempuan Papua dalam situasi konflik dan kesehariannya, Perempuan Papua adalah pihak yang menjadi korban dan menderita karena dirinya, suami,  anak dan keluarga di bunuh, Rumah dan harta benda di bakar serta dimusnahkan. Mengungsi ke hutan atau ke tempat lain karena tidak ada rasa aman, Perempuan di jadikan alat penunjuk jalan mencari suami di hutan karena dituduh terlibat Organisasi Papua Merdeka, Dan yang paling brutal adalah mengalami kekerasan seksual. Bahkan setelah konflik berakhir perempuan Papua mengalami diskriminasi yang terus berlanjut karena stigma politik. Dan diskriminasi dalam pembangunan karena layanan hak dasar yang tidak terpenuhi, Eksploitasi sumberdaya alam yang menjauhkan perempuan Papua dari sumber penghidupannya oleh Negara dan aktor-aktor lainnya.

Sejumlah laporan-laporan Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga Gereja, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Masyarakat sipil di Papua telah melaporkan sejumlah tindak kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan Papua yang dilakukan oleh Militer Indonesia (TNI/POLRI) Indonesia sebagai alat Negara.  Perempuan Papua mengalami penindasan karena kekerasan yang militeristik yang mengamankan kepentingan kaum Imperialis, Kapitalis, serta kebijakan kolonialisme Indonesia secara sistematis dan terstruktur di segala bidang. Kekerasan Negara terhadap perempuan Papua telah melanggar Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan Konvensi HAM lainnya.

Dalam situasi yang sulit tanpa ada keinginan baik dari Pemerintah Indonesia, Kami mencermati dan menyikapi situasi yang berkembang terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua. Yang sepihak tidak sesuai dengan Mekanisme Hukum Internasional dan rasa keadilan yang menjadi harapan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua. Terhadap Tim bentukan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan dalam hal ini Negara Republik Indonesia untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua yang juga melibatkan oknum-oknum Papua. Karena bagi Rakyat Papua,  Negara Indonesia adalah pelaku pelanggaran HAM yang tidak mungkin mengadili dirinya sendiri.

Maka kami Solidaritas Perempuan Papua Pembela Hak Asasi Manusia, Dengan tegas menyatakan sikap :

  1. Menolak segala cara yang dipakai oleh pemerintah Indonesia mengadu domba dan memecah belah Rakyat Papua dengan memakai segelintir orang tertentu melawan kehendak Rakyat Papua.

 

  1. Menolak pembentukan Tim penyelesaian Kasus HAM Papua yang dibentuk oleh Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan dan oknum-oknum Papua yang terlibat antara lain; Matius Murib, Marinus Yaung, Lien Maloali adalah bukan representasi rakyat Papua. Kami juga menolak kelompok-kelompok apapun yang dibentuk oleh negara Indonesia untuk penyelesaian masalah Papua yang tidak aspiratif.

 

  1. Mendesak Tim Pencari Fakta dari Pasifik Island Forum untuk segera datang dan melakukan tugasnya di Papua untuk penegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan sifat universal Hak Asasi Manusia di Dunia.

 

  1. Mendesak intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Lembaga-lembaga Kemanusiaan Internasional dan Masyarakat Internasional untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM Papua.

 

  1. Kami menyerukan kepada seluruh Masyarakat Internasional untuk tidak menerima kelompok-kelompok yang dibentuk oleh Negara Indonesia yang bertujuan untuk mengelabui perjuangan murni Rakyat Papua.

Demikian surat peryataan sikap ini kami buat. Untuk penegakkan keadilan dan kebenaran agar menjadi perhatian semua pihak.

Terima kasih.

Hormat Kami,

Frederika Korain

Pdt. S. Titihalawa, S.Theol

Bernadetha Mahuse

Pdt. Anike Mirino, S.Theol

Mientje Uduas

Pdt. Magdalena Kafiar

Iche Morip

Fransiska Pinimet

Zandra Mambrasar

Facebook Comments
About Admin 22 Articles
Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) di Papua lahir dari perenungan panjang terhadap pergumulan orang Papua akan situasi politik dan hukum yang bersifat represif. Kenyataan bahwa pendekatan keamanan dan berbagai bentuk kekerasan secara sistematis telah menciptakan rasa takut (traumatis) dikalangan rakyat Papua.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com