Jokowi Ditantang Usut Pelanggaran HAM Orang-Orang Dekat

foto; kabar24.bisnis.com

Presiden Joko Widodo  menegaskan dirinya tidak bisa diintervensi siapapun dalam menjalankan pemerintahannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menunjukkan dirinya sebagai Presiden pemberani. Salah satunya mengeksekusi mati para terpidana narkoba. Pernyataan tersebut dilontarkan Jokowi dalam Rakernas PDIP pada Minggu (10/1).

Sayangnya, pernyataan Presiden Jokowi berujung kritik dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).Dia dianggap sebagai  seorang presiden sarkastik “Sarkas! Menyebutkan disi sebagai pemberani kok untuk ambil nyawa orang,” kata Koordinator KontraS, Haris Azhar di Jakarta, Senin (11/1).

Haris lantas menantang Jokowi untuk membuktikan keberaniannya dengan mengusut kasus-kasus yang melibatkan pendukungnya selama Pilpres 2015. “Berani tidak Jokowi mendorong agar pengadilan bisa mengadili Hendropriyono karena kasus Talangsari 1987? Berani tidak periksa Megawati untuk kasus BLBI? Usut kasus darurat militer di Aceh berani tidak? Kalau Jokowi terima tantangan ini, barulah pantas menyebut dirinya sebagai Presiden yang tidak bisa diintervensi dan pemberani,” cetusnya.

Menurutnya, materi yang disampaikan Jokowi dalam Rakernas PDIP 2015 tersebut justru banyak yang tidak nyambung. “Sudah tidak ada yang bisa dijual, lalu kasus hukum mati yang dijual. Presentasi kemarin itu  sangat tidak logis,” ungkapnya.

Awalnya berbicara tentang keberanian dalam persoalan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Tapi  indikatornya soal hukuman mati. “Kan aneh,” tegasnya.

Dikatakan, persoalan MEA itu tentang persaingan SDM, usaha, dan ekonomi. Kemudian menyinggung hukuman mati. “Pernyataan yang sangat ngawur itu, malah eksekusi mati yang pelaksanaannya terkesan digembar gemborkan Jaksa Agung telah berperan mencoreng nama baik Bangsa Indonesia dimata Internasional,” cetusnya.

Haris menyarankan Jokowi lebih mendengarkan para ahli sebelum menyampaikan presentasi dalam sebuah forum nasional agar tidak memalukan. Hukuman mati, bukanlah sebuah prestasi membanggakan bagi seorang Presiden dalam menjalankan pemerintahannya. “Hukuman mati bukan tolak ukur prestasi atau keberanian seorang Presiden ataupun Jaksa Agung sebagai eksekutor. Banyak-banyak mendengar para ahli lah. Biar tahu pengetahuan dari setiap isu,” tandasnya. (dni) 

http://www.indopos.co.id/

Facebook Comments

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*