Komisi HAM Asia: Tak Ada Kemajuan Penyelesaian HAM Papua Penulis: Melki Pangaribuan

Jokowi saat berkunjung ke Papua

HONG KONG, – Komisi Hak Asasi Manusia Asia (The Asian
Human Rights Commission/AHRC) yang berbasis di Hong Kong, menilai
pemerintahan Presiden Joko Widodo belum memberikan kemajuan yang
signifikan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua, Indonesia.

“Setelah melalukan pemantauan selama 20 bulan terhadap situasi hak
asasi manusia di provinsi Papua dan Papua Barat di bawah pemerintahan
Presiden Joko Widodo, Asian Human Rights Commission (AHRC) kecewa
karena kurangnya kemajuan dalam perlindungan dan realisasi hak-hak
manusia,” demikian pernyataan AHRC dalam situs resminya,
humanrights.asia, hari Jumat (17/6).

“Sejak pelantikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2014,
ada harapan untuk perbaikan situasi HAM di Indonesia, khususnya di
Papua dan Papua Barat. Presiden Widodo diyakini memiliki komitmen yang
kuat untuk menangani berbagai pelanggaran HAM di Papua, memberikan
solusi bagi korban dan keluarga, dan mengevaluasi kehadiran pasukan
keamanan di provinsi tersebut,” kata pernyataan itu lebih lanjut.

Menurut AHRC, lebih dari satu tahun masa kepresidenan Jokowi belum
satu pun masalah pelanggaran HAM masa lalu diselesaikan atau pun
memberikan jaminan kepada para korban.

AHRC juga menilai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat belum membawa manfaat bagi
penduduk asli Papua. Demikian pula pembangunan prasarana umum yang
dilakukan pemerintah lebih berorientasi ekonomi dan bisnis daripada
manfaat bagi masyarakat setempat.

“Upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi internasional untuk
Papua dan Papua Barat justru akan memperbesar peningkatan migrasi ke
provinsi Papua dari tempat lain di Indonesia dan memicu ketidakpuasan
lokal,” katanya.

Menurut AHRC, lembaga peradilan pidana di provinsi tidak berfungsi
untuk mengatasi masalah hak asasi manusia. Polisi sering terlibat
dalam berbagai pelanggaran HAM di dua provinsi, dan mekanisme
akuntabilitas telah gagal untuk mengatasi masalah ini.

AHRC menyebutkan kasus Paniai, pada 8 Desember 2014, di mana empat
anak asli Papua ditembak mati, dua orang dewasa terluka parah, dan 17
lainnya luka-luka adalah contoh indikasi kebrutalan yang dihadapi oleh
orang Papua, serta tidak adanya penyelidikan atau upaya hukum yang
efektif.

Kasus lain yang juga belum diselidiki dan dituntut di bawah
pemerintahan Presiden Widodo termasuk kasus anggota Angkatan Udara
yang diduga menganiaya Amsal Marandof, 22 tahun, kasus penangkapan
sewenang-wenang dan penyiksaan tiga penduduk asli Papua pada tanggal
27 Agustus 2015, dan kasus penembakan dan serangan brutal pada 10
pemuda asli Papua yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polsek
Tigi.

AHRC juga telah mengamati kurangnya peran pemerintah Indonesia untuk
menangani pelanggaran HAM masa lalu di provinsi Papua dan Papua Barat.
Laporan investigasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM) pada pelanggaran berat di Wasior Wamena Papua (2001 dan 2003),
misalnya, telah mandek selama delapan tahun terakhir, tanpa tindakan
apapun dari Jaksa Agung.

Terkait tuduhan genosida di Pegunungan Tinggi Tengah Papua pada
1977-1978, AHRC telah menyampaikan laporan ke Komnas HAM, namun belum
ada kemajuan dalam penyelidikan. Sementara Komnas HAM mulai membentuk
tim pada bulan November 2015 untuk memeriksa pelanggaran HAM sejak
Papua bergabung ke Republik Indonesia sampai dengan kasus Tolikara,
namun belum ada satu pun informasi yang jelas mengenai keberadaan tim
atau hasil kerja mereka.

AHRC juga mencatat sebuah inisiatif dilakukan pemerintah Indonesia di
bawah Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut
Binsar Pandjaitan, baru-baru ini, yang mengumumkan untuk membentuk
tim khusus menangani pelanggaran hak asasi manusia di provinsi Papua
dan Papua Barat.

Namun kelompok hak asasi manusia lokal sebagian besar telah menolak
inisiatif tersebut. Mereka mengatakan bahwa perwakilan penduduk asli
Papua dalam tim yang dibentuk tersebut tidak benar-benar mewakili
masyarakat asli Papua. Bahkan, inisiatif dari pemerintah yang
tiba-tiba membentuk tim tersebut dilakukan tanpa adanya konsultasi dan
diskusi dengan orang Papua.

“Pemerintah cenderung menyederhanakan masalah di Papua, dan perspektif
ekonomi dan infrastruktur di Papua tidak serius mempertimbangkan
sejarah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dari waktu
integrasi hingga saat ini,” kata pernyataan itu.

Oleh karena itu, AHRC menyerukan Presiden Joko Widodo dan
pemerintahannya untuk mengambil langkah-langkah serius dan
komprehensif untuk menangani masalah hak asasi manusia berbagai
menghadapi provinsi Papua dan Papua Barat.

“Pemerintah harus berhenti mencari keuntungan politik dalam berurusan
dengan Papua, dan fokus pada peningkatan situasi masyarakat setempat.
Secara khusus, pemerintah harus menjamin perlindungan terhadap
penduduk asli Papua, pembela hak asasi manusia lokal dan wartawan, dan
konsisten membuka Papua dan Papua Barat terhadap kedatangan pemantau
internasional untuk memastikan kemajuan resolusi,” tulis pernyataan
itu.

Editor : Eben E. Siadari

http://www.satuharapan.com

Facebook Comments
About Admin 32 Articles
Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) di Papua lahir dari perenungan panjang terhadap pergumulan orang Papua akan situasi politik dan hukum yang bersifat represif. Kenyataan bahwa pendekatan keamanan dan berbagai bentuk kekerasan secara sistematis telah menciptakan rasa takut (traumatis) dikalangan rakyat Papua.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*