Polisi Melarang Aksi Protes Buruh Freeport

Demo Buruh Freeport, foto; detiknews
Demo Buruh Freeport, foto; detiknews
Demo Buruh Freeport, foto; detiknews

Timika, ENS – Pemberhentian Tenaga Kerja (PHK) di lingkungan Perseroan Terbatas Freeport Indonesia (PTFI) sampai laporan ini dibuat masih menjadi polemik. Ini membuat para buruh terus melakukan aksi protes kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan Manajemen PTFI guna menuntut keadilan Hukum sesuai dengan Undang-Undang Perburuhan yang berlaku di Indonesia.

Aser Gobai (43), Pimpinan Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan(SPKEP), Serikat Pekerja Indonesia (SPI), melaporkan kepada relawan ELSHAM di Kabupaten Mimika bahwa ia bersama rekan-rekannya telah melakukan mobilisasi masa terkait aksi Protes ke Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika yang beralamat di Jalan Cenderawasih, Kelurahan Karang Senang (SP 3). Menurut Aser, aksi ini dilakukan selama 12 hari, mulai Selasa, (6/6), berakhir pada Selasa (12/6). Ada 4 (empat) alasan Aser dan rekan-rekannya lakukan aksi protes, yaitu :

  1. Tidak ada kesepakatan bersama antara Manajemen PTFI dan Serikat Pekerja,
  2. Belum ada Dasar Hukum yang kuat untuk mobilisasi dan membatalkan Surat Pemberitahuan Mogok Kerja bersama berdasarkan Amanah Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 Bab XIV pasal 177 dan 178 tentang Pengawasan,
  3. Bentuk protes dan perlawanan terhadap KEBIJAKAN Manajemen PTFI,
  4. Memprotes keterlibatan pihak-pihak di luar penyelesaian untuk mengajak karyawan kembali kerja tanpa ada kesepakatan.

Menurut Aser, dia dan rekan-rekannya telah menyampaikan surat pemberitahuan terkait rencana Aksi Protes kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, Kapolres Mimika dan Manajemen PTFI.

Sementara itu, Kapolres Mimika, AKBP Victor Mackbon, SH SIK MH,MSI yang dikonfirmasi via telpon membenarkan adanya rencana aksi tersebut. Menurut Vicktor, dia belum memberi ijin terhadap rencana aksi, dikarenakan dalam surat pemberitahuan yang disampaikan tidak disertai batasan waktu pelaksanaan demo. “Saya belum bisa memberikan ijin karena mereka (para buruh) tidak sebut batas waktu demonya dari Pukul berapa hingga berakhirnya demo. Ini yang membuat saya selaku pimpinan keamanan di wilayah Hukum Kabupaten Mimika, belum bisa memberikan ijin. Benar, dalam surat pemberitahuan yang disampaikan ke saya, mereka akan lakukan demo selama 12 hari, terhitung mulai hari ini, 6 Juni. Saya tolak hal itu dan saya hanya berikan ijin dari pukul 06 pagi dan berakhir pukul 18.00 Wit “ tegas Kapolres.

Hingga laporan ini dibuat, kondisi ketertiban di wilayah pertambangan PTFI masih dijaga ketat oleh gabungan kemananan dari KEPOLISIAN dan TNI AD. Elsham Papua ©2017

Facebook Comments
About Admin 32 Articles
Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) di Papua lahir dari perenungan panjang terhadap pergumulan orang Papua akan situasi politik dan hukum yang bersifat represif. Kenyataan bahwa pendekatan keamanan dan berbagai bentuk kekerasan secara sistematis telah menciptakan rasa takut (traumatis) dikalangan rakyat Papua.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*