Home Press Release Pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakkan Hukum dan HAM Papua

Pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakkan Hukum dan HAM Papua

261
0
SHARE

Sejak pertengahan Oktober 2017 terjadi serangkaian penembakan di sekitar areal PT. Freeport Indonesia. Rangkaian penembakan yang terjadi di Banti, Kimbeli dan Utikini ini telah mengakibatkan korban meninggal dan terluka yang berasal dari Kepolisian Indonesia dan masyarakat sipil. Penembakan demi penembakan yang terjadi ini diberitakan dengan sangat masif oleh media lokal dan nasional sehingga mengundang reaksi yang sangat keras dari pihak pemerintah Jakarta seperti DPR RI, Panglima TNI, Kapolri hingga Menkopolhukam. Puncak dari reaksi ini adalah proses evakuasi sekitar 300an warga non-Papua di Kampung Banti yang disebut dalam “penyanderaan”, yang didahului oleh penyerbuan TNI ke Kampung Banti dan Kimbeli.

Insiden penembakan yang terjadi di kawasan PT. Freeport Indonesia selalu mendapatkan porsi besar dalam pemberitaan media nasional. Hal ini dapat dipahami karena PT, Freeport Indonesia bukan hanya sebuah obyek vital nasional, namun lebih dari itu, PT. Freeport merupakan perusahaan penghasil emas kedua terbesar di dunia. Sejarah hadirnya perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini juga penuh kontraversi. Sehingga pemberitaan masif tentang apa yang terjadi di sekitar areal pertambangan bukanlah sesuatu yang berlebihan. Namun sayangnya pemberitaan yang sangat masif ini, tidak disertai dengan kepatuhan pada Undang-Undang No. 40 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalis yang diterbitkan oleh Dewan Pers.

Penggunaan frasa “penyanderaan” oleh media massa tanpa disadari telah menyebabkan dampak negatif pada mahasiswa asli Papua yang sedang menuntut ilmu di beberapa kota study di Indonesia seperti Bandung dan Jember, terutama di Makassar. Mahasiswa Papua di kota-kota tersebut mengalami intimidasi oleh masyarakat setempat karena berita-berita “penyanderaan” yang disiarkan oleh media massa.

Penyanderaan yang diberitakan oleh media massa ini hanya berdasarkan informasi sepihak dari kepolisian tanpa proses verifikasi (menguji informasi yang didapatkan) yang secara etika harus dilakukan oleh seorang jurnalis atau media massa.  Penyanderaan, dimanapun selalu diikuti oleh sebuah tuntutan. Faktanya, hingga evakuasi dilakukan pada hari Jumat, 18 November 2017, tidak ada satupun tuntutan yang disampaikan oleh kelompok yang dituduh melakukan penyanderaan tersebut. Masyarakat sipil di Banti pun dalam wawancara dengan media internasional mengatakan mereka tidak sedang dalam situasi penyanderaan. Mereka bebas beraktifitas seperti biasa. Namun jika mereka berniat keluar kampung, keamanan mereka tidak bisa dijamin oleh kelompok yang dituduh sebagai penyandera maupun aparat keamanan Indonesia yang berada di sekitar Banti dan Kimbeli. Di lain sisi, kepolisian juga berbeda pandangan tentang “penyanderaan” ini. Kepolisian Resort Mimika menolak frasa “penyanderaan” dalam situasi yang terjadi di Banti dan Kimbeli dan lebih memilih frasa “terisolasi”. Sementara pejabat polisi di level atas tetap menggunakan frasa “penyanderaan” yang terus menerus mendominasi pemberitaan tentang konflik di Timika.

Pada kasus Martinus Beanal yang dikabarkan hilang sejak tanggal, media massa lagi-lagi memberitakan Martinus Beanal sudah dikuburkan setelah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa hanya berdasarkan pernyataan sepihak kepolisian. Tidak terlihat upaya melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut. Pernyataan kepolisian ini kemudian dibantah oleh adik kandung dan istri Martinus Beanal yang menyatakan keluarga belum pernah melihat jenazah Martinus Beanal.

Sebelumnya, media massa secara masif memberitakan pemerkosaan, perampasan uang dan pembakaran kios dituduhkan pada kelompok bersenjata yang disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh kepolisian Indonesia. Namun kelompok bersenjata ini menyebut diri mereka sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) Organisasi Papua Merdeka (OPM).  Berita-berita tentang pemerkosaan, perampasan uang dan pembakaran kios ini hanya berdasarkan informasi sepihak kepolisian.

Meskipun pada akhirnya semua pemberitaan sepihak itu dibantah oleh kelompok TPN-PB OPM, sudah semestinya media massa, pers nasional hingga jurnalismengedepankan penghormatan pada norma-norma dan rasa  kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 UU Pers, media massa atau pers nasional bukanlah sebuah  institusi yang berkewajiban membenarkan pernyataan pihak tertentu melainkan berperan untuk :

1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;

2) Menegakkan   nilai-nilai  dasar  demokrasi,   mendorong terwujudnya  supremasi  hukum, dan

Hak  Asasi  Manusia, serta menghormati kebhinekaan;

3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi  yang tepat, akurat dan benar;

4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan

kepentingan umum dan;

5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran,

Kami juga memahami bahwa jurnalis/wartawan adalah sebuah profesi yang memiliki kode etik yang diamanatkan pada Pasal 1 angka 14 UU Pers. Sebab untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, jurnalis/wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme

Dalam Kode etik wartawan yang diterbitkan oleh Dewan Pers ini ditegaskan beberapa kewajiban sebagai berikut :

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Dengan demikian, bersikap independen dan menguji informasi adalah kewajiban setiap orang yang mengaku berprofesi sebagai jurnalis/wartawan.

Atas latar belakang yang kami sampaikan di atas, kami mendesak:

  1. Aparat keamanan (TNI/Polri) untuk tidak menyebarkan informasi tanpa bukti dan fakta yang jelas yang berkaitan dengan konflik kekerasan dan bersenjata yang terjadi di Tembagapura
  2. Jurnalis, media massa dan pers nasional untuk menjalankan prinsip-prinsip kemerdekaan pers secara bertanggungjawab dengan mematuhi kode etik jurnalistik, terutama melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima.
  3. Jurnalis, media massa dan pers nasional dalam melakukan peliputan menghargai hak-hak warga sipil baik yang dievakuasi maupun warga asli yang secara sukarela meninggalkan Kampung Banti, Kimbeli dan Utikini
  4. Freeport Indonesia segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Kampung Banti, Kimbeli, Utikini dan sekitarnya karena kampung-kampung ini berada di wilayah pertambangan PT. Freeport Indonesia yang notebene berada dalam tanggungjawab PT. Freeport Indonesia.

 

ALDP

Elsham Papua

KPKC GKI

SKPKC FP

Jerat Papua

PT Jubi

Fransiskan Internasional

Vivat Internasional

Ilalang Papua

Yadupa

LBH APIK Jayapura

Perkumpulan Pengacara HAM untuk Papua

PMKRI

SOLPAP

SONAMAPA

AMPTPI

LBH Papua

HMI

GMKI

Solidaritas Perempuan Papua (SPP)

Forum Independen Mahasiswa (FIM)

Gempar Papua

Soleman Itlay (Kopkedat??)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here