Home HAM Mgr. Herman FM Munningoff, OFM di Mata Rekan-Rekannya

Mgr. Herman FM Munningoff, OFM di Mata Rekan-Rekannya

207
0
SHARE

JAYAPURA, – Sepeninggalnya Uskup Keuskupan Jayapura, Mgr. Herman Ferdinad Maria Monning, OFM, mengisahkan berbagai pengalaman didalam pelayanannya selama 51 Tahun mengabdi di Tanah Papua. Salah satunya sebagai pencetus terbukanya dan terkuatnya berbagai pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Perwakilan ELSHAM Papua, Ferry Marisan, mengatakan, 26 September 1995 sebagai mahasiswa saat itu membaca berita di koran di kampus pernyataan Uskup Herman mengenai pelanggaran HAM di Timika. Lalu dirinya berkumpul dengan 20 mahasiswa yang terdiri dari mahasisawa asli Papua dan non Papua (didalamnya ada 3 perempuan) untuk berbuat gerakan menekan pemerintah untuk memperhatikan hak-hak rakyat yang ditindas dan dibunuh di Timika.

Lalu dirinya dan rekan-rekannya ke YPMD dan bertemu dengan Tom Benal, dan pada 2 Oktober 1995 dirinya dan 20 rekannya bergerak ke DPRP dengan cara masuk pintu pagar Kantor DPRP dan ada yang melompat pagar Kantor DPRP.

Oleh sebab itu, Uskup Herman bukan saja sebagai tokoh pembuka pintu kubur pelanggaran HAM di Papua, tetapi juga sebagai tokoh inspirator yang membangkitkan semangat mahasiswa untuk bangkit membela HAM di tanah ini.

Walaupun saat itu era rezim Soeharto yang membuat mahasiswa takut, tapi berkat Uskup Herman Monningoff mahasiswa bangkit suarakan HAM.

Kaitannya dengan ELSHAM Papua, Tahun 1996 Uskup terlibat membentuk lembaga IWGJP (Irian Jaya Working Group for Justice dan Peace). Dimana sebuah kelompok kecil yang bekerja untuk mengurus masalah HAM Papua.

Di Tahun 1997, laporan pertama  pelanggaran HAM IWGJP itu masuk ke Jhon F. Kenedy in Memorial di Amerika Serikat yang bertugas memonitoring Indonesia. Berikutnya, di Mei 1997 ada diskusi untuk membentuk lembaga yang lebih besar lagi dari IWGJP ini untuk bisa mengelola investigasi.

Disini Uskup Herman sampaikan bahwa gereja tidak akan bekerja untuk turun lapangan maka harus dibentuk sebuah lembaga yang bekerja melakukan investigasi/advokasi, yang oleh hasil diskusi dengan Uskup Herman, Uskup Teo Vanderbruk, Pdt, Herman Saud, Pdt. Benny Giay, Jhon Rumbiak dan lainnya, lalu terbentuklah Irian Jaya Lawyer Asociation (ILA), dan kasus pertama dibuat adalah pelepasan sandera di Mapenduma. Tapi kemudian di Mei 1998 ILA dirubah menjadi ELSHAM Irian Jaya, yang tugasnya melakukan monitoring investigasi dan advokasi yang nanti laporannya disampaikan kepada 5 gereja besar di Papua untuk diadvokasi bersama-sama, yang akhirnya terkuaklah pelanggaran HAM di Jakarta, dengan dibawah korban pelanggaran HAM bersaksi di Jakarta pada kasus Mapenduma.

“Jadi Uskup Herman sangat berperan penting dalam membentuk lembaga HAM di Papua. Uskup Herman bukan saja Tokoh HAM di Papua tapi juga sebagai inspirator penggerak mahasiswa untuk bangkit dari ketakutan rezim Soeharto,” tukasnya dalam keterangan persnya kepada wartawan di Susteran Maranatha Waena, Kamis, (15/2).

“Kalau Uskup Herman tidak membuka pintu tabir pelanggaran HAM di Papua, mungkin mahasiswa tidak akan tahu ada pelanggaran HAM di Papua sampai sekarang ini,” tuturnya.

Mantan Advokat LBH Papua, Yohanis Bonai, menandaskan, Uskup Herman salah satu orang yang menghadirkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Papua di Tahun 1983 ditengah sistem pemerintahan ketika itu otoriter militerisme dan Papua menjadi salah satu daerah yang banyak terjadi pelanggaran HAM nya atau kekerasan militer terhadap rakyat Papua yang saat itu membela hak-haknya yang dirampas seperti hak ulayat, masalah hasil hutan/kayu dan sumber daya alam (SDA) lainnya.

Gereja Katolik saat itu tau ada masalah namun tidak tahu untuk mengungkapkannya, sehingga Uskup Herman mengundang Adnan Buyung Nasution  dan rekan-rekannya untuk membuka LBH di Papua, yang ditandai dengan memberikan sebuah ruangan di Asrama Katolik Kampkey Abepura menjadi Kantor LBH Papua dengan melobi lembaga donor dari Belanda untuk membangun lantai 2 Asrama Katolik menjadi Kantor LBH Papua hingga dipakai sampai sekarang. Lahirnya LBH ini, Uskup Herman menjagak gereja-gereja mendukung kinerja LBH ini.

Terkait dengan itu, Uskup Herman juga mendorong gereja-gereja untuk bisa bersuara tentang pelanggaran HAM di Papua, yang cikal bakal terkuatnya berbagai pelanggaran HAM selama ini diawali dengan Uskup Herman berbicara mengenai pelanggaran HAM di beberapa kampung di wilayah pertambangan Freeport Indonesia di Timika di Tahun 1995 yang oleh lembaga ACFOA mempublikasikan berita dengan judl Trouble At Freeport, Eyewitanees Accounts of west Papuan Resistance To The Freeport McMoran Mine In Irian Jaya, Indonesia And Indonesia Military Repression.

Mantan Anak Didik dan Rekan Kerja Mgr. Herman Ferdinad Maria Munningoff, OFM yaitu, Piet Maturbongs, mengatakan, dirinya mengenal Mgr. Herman Ferdinad Maria Munningoff, OFM sejak Tahun 1959 dimana setiap akhir pecan datang ke asrama tempat tinggalnya untuk berekreasi bersama dengan anak-anak asrama, dan setiap sehabis Misa Ekaristi Uskup Herman menjemput 14 anak asrama secara bergilir untuk rekreasi di Pantai Hamadi atau Pantai Base G.

Dengan didukung oleh Misonaris di Jayapura saat itu Uskup Herman dalam karyanya berbuat banyak hal dalam membangun komunitas dimana Yesus sebagai pusat pewartaan dan membuka banyak sekolah-sekolah Katolik lengkap dengan asramanya yang dianggap sebagai pintu masuk peradaban baru, karena ketika itu Papua masih terisolir dan terbelakang dalam segala hal.

“Bidang pendidikan, anak-anak Papua di asramakan dengan ditunjang fasilitas pendidikan dan hasilnya sudah banyak yang jadi orang besar dengan berbagai jabatan penting,” tandasnya.

Tak hanya itu pembangunan kesehatanpun dicetuskan Uskup Herman dengan membangun Poli Klinik di setiap Paroki untuk mengobati orang sakit. Juga membangun masyarakat untuk bertani dan berternak sebagi awal kebangkitan ekonomi umat, termasuk mendidik umat juga untuk memiliki keahlian pertukangan.

Bahkan mencetus kerjasama Oikumen dengan agama lain, yang mana melahirkan SMA Gabungan saat ini dan ketika itu ada Biro Medis yang tugasnya mensuplai obat ke daerah-daerah pedalaman Papua. Juga melahirkan sejumlah lembaga masyarakat seperti Yayasan YPMD dan Papua Desk yang tujuan awalnya mengangkat isu-isu di pedalaman Papua, karena secara nasional, pusat dan dunia luar tidak tau mengenai apa yang terjadi di pedalaman Papua.

Kemudian, karena kasus-kasus pelanggaran HAM yang begitu besar terjadi di Papua, maka Uskup Herman mengundang Adnan Buyung Nasution dengan sejumlah pengacara handal nasional datang ke Papua untuk membuka LBH Papua untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Disamping juga membuka Sekretariat Keadilan dan Perdamaian serta Koran Tifa Irian yang dalam pemberitaannya di era Orde Lama dan Orde Baru wartawannya diintimidasi/diteror oleh penguasa negara ini dan ditodong dengan Pistol aparat keamanan (terutama Tahun 1963-1969).

“Uskup Herman sangat terbuka pluralisme atau orang Papua juga harus menerima keberagaman, tidak boleh fanatik dan menolak orang Papua yang menggunakan kekerasan, dimana sempat sampaikan bahwa Keli Kwalik itu kepala batu. Namun Uskup Herman hatinya benar-benar untuk orang asli Papua. Bagi Uskup Herman adalah jabatan Uskup itu sebuah pelayanan,” bebernya.

Mantan Anak Didik Uskup Mgr. Herman Ferdinad Maria Munningoff, OFM, yakni Theo Stikdana, mengungkapkan, di Tahun 1972 dirinya masuk Kelas 1 Sekolah Dasar YPPK Akmisibil Oksibil, di tahun itu Herman Monningoff ditabiskan menjadi Uskup Keuskupan Jayapura.

Disaat itu Tahun 1972 pendidikan menjadi perhatian serius Uskup Herman dengan membangun sekolah dasar YPPK di sejumlah tempat dan khusus SMP YPPK yang berpola asrama di dibangun di wilayah Kokonau, Wamena, Jayapura, yang mana menampung semua anak-anak asli Papua yang dianggap berprestasi untuk di didik pada tiga sekolah itu, sedangkan untuk tingkat SMA yakni SMA Taruna Bhakti (Dulu SPG) dan SMA Gabungan Jayapura.

“Jaman Uskup Herman, Asrama-Asrama Katolik yang ada selalu dilakukan pertandingan/perlombaan yang bertujuan menjalin kebersamaan dan kekeluargaan. Itu cara Uskup Herman membangun SDM di Papua,” katanya.

Perjuangan Uskup Herman untuk memajukan pendidikan di Tanah Papua tidak sebatas itu, tapi Uskup Herman juga mengusahakan adanya bantuan beasiswa bagi siswa/I berprestasi yang bersekolah di sekolah Katolik dari lembaga donor di Belanda, yang oleh saat itu Tahun 80-an setiap peserta didik mendapatkan beasiswa Rp 3 ribu/bulan (nilai beasiswa itu sudah sangat besar waktu itu).

Bahkan Uskup Herman mengangkat sejumlah anak asuh untuk disekolahkan. Hanya saja disaat kunjungan Perdana Mentri Belanda di Tahun 1988 ke Indonesia hanya melihat wilayah-wilayah kumuh dan diekpos ke luar negeri, sehingga membuat Presiden Soeharto marah dan memutuskan bantuan beasiswa dari Belanda ke Indonesia dihentikan.

“Dalam situasi yang sangat susah, dengan doa dan kerja keras Uskup bisa menghasilkan orang-orang sukses saat ini dari kalangan gereja Katolik. Terakhir Uskup Herman bantu saya mesin ketik, rumah dan uang saku Rp 45 ribu selama 3 bulan untuk selesaikan skripsi saya,” bebernya.

Korban Kekerasan Militer di wilayah pertambangan PT. Freeport Indonesia, Mama Yosepha Alomang, menuturkan, Tahun 1973 situasi situasi saat itu Militer melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap warga asli Papua, tak segan-segan warga diteror/diintimidasi, dianiaya dan didoor dengan senjata api termasuk Bapak Adenya bernama Paulus Utmaga yang menjabat sebagai kepala desa juga dibunuh militer, termasuk anaknya dibunuh militer.

Atas kasus-kasus kekerasan dirinya Tahun 1976 bangkit melakukan protes yang keras terhadap kekejaman militer. Karena sikap protesnya itu dirinya dianiaya dan dipenjarakan dalam kontainer milik PT. Freeport Indonesia.

Nah, ketika kasus Mapenduma mencuat, atas laporan Pastor Neles Tebay kepada Uskup Herman Monningoff dirinya dibebaskan dan dilarikan ke Jayapura untuk bersembunyi dari kekejaman militer, yang kemudian atas usaha Uskup Herman dirinya bersuara mengenai kekerasan militer di Papua.(Nls/aj)

Sumber; bintangpapua.co

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here