Home HAM Mari Bersama Putuskan Mata Rantai Kekerasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah...

Mari Bersama Putuskan Mata Rantai Kekerasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua

231
0
SHARE
Peta Kab. Nduga

(Media Release)

Mari Bersama Putuskan Mata Rantai Kekerasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua

Penembakan yang membabi buta dan  pengeboman yang telah dilakukan oleh aparat keamanan (TNI dan POLRI), dalam menindak lanjuti peristiwa pembunuhan yang tidak manusiawi di Kabupaten Nduga akan sangat merugikan masyarakat  terutama masyarakat sipil, karena akan melahirkan resistensi dan sntipati yang semakin dalam kepada pihak pemerintah diberbagai jenjang.

Dampak dari operasi militer telah dan akan mengakibatkan korban dipihak masyarakat sipil  baik masa lalu, masa kini dan tentu akan berdampak sampai masa yang akan datang. Juga dalam jangka menengah bahkan jangka panjang dalam menjalani proses kehidupan secara normal  dimana tentu dapat melahirkan polarisasi dan paradigma berpikir dalam masyarakat  terhadap kebijakan pembangunan asional yang dijalankan oleh pemerintah selama ini, walaupun patut diakui bahwa semua yang dirancang dalam pembangunan nasional yang telah dan akan dinikmati oleh masyarakat, tentu sangat baik dan berguna.

Menurut pengamatan ELSHAM Papua, dalam prakteknya, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo kurang memberi prioritas kepada penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia termasuk secara khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat, seperti yang tertuang dalam Nawa Cita yang telah ditetapkan menjadi patokan arah dan kebijakan pembangunan nasional  dalam masa pemerintahan ini. Hal ini terbukti melalui janji presiden bahwa dalam masa Pemerintahannya diperiode pertama (I) presiden akan menyelesaikan  sejumlah kasus pelanggan HAM berat masa lalu di Papua (Kasus Abepura Berdarah, Kasus Wamena Berdarah dan Kasus Wasior Berdarah). Dengan polarisasi seperti yang kami maksudkan diatas akan menimbulkan Krisis kepercayaan (rasa tidak percaya) yang semakin dalam  terhadap pemerintah di tingkat daerah maupun pusat/nasional.

Pola pendekatan pembangunan dan penanganan masalah di Papua melalui pendekatan keamanan (Security Approach) yang selama ini berlangsung  sangat tidak efektif  karena masyarakat telah berada dalam trauma yang berkepanjangan sejak Integrasi Papua kedalam Republik Indonesia, tanggal 1 Mei 1969.

Kami menyerukan kepada elit politik di Papua

Pemerintahan serta lembaga negara di tingkat daerah sampai pada tingkat nasional agar lebih bijak dalam berkaitan dengan  peristiwa pembunuhan di Nduga ini, karena dapat diterjemahkan sebagai perintah untuk melakukan Operasi Penumpasan terhadap kelompok sipil bersenjata yang dapat menimbulkan mengeluarkan statement yang Kekerasan secara masif akibat pendekatan  militeristik tersebut.

Kami sebagai Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia di Papua (ELSHAM Papua), mengecam dan menolak dengan tegas pembunuhan atau penghilangan nyawa manusia oleh siapapun dan termasuk yang telah terjadi terhadap 24 korban dalam peristiwa pembunuhan di Kali Yigi dan Argurak Distrik Yigi Kabupaten Nduga. Kami menyampaikan rasa simpati dan belasungkawa yang dalam kepada para korban dan keluarga, atas kejadian ini.

Berkaitan dengan Peristiwa ini, kami minta kepada:

  1. Presiden Republik  Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai Panglima tertinggi
  2. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
  3. Panglima TNI dan KAPOLRI
  4. PANGDAM dan KAPOLDA Papua
  5. Semua Komandan Operasi  TNI dan POLRI di lapangan

Agar dalam melaksanakan pengejaran dan penangkapan (pernyataan presiden), para pelaku pembunuhanlah yang menjadi target dan dalam operasi ini,  kami meminta agar anggota TNI dan POLRI tetap mengedepankan profesionalisme serta tetap menjunjung hukum dan nilai-nilai kemanusiaan  yang berlaku sesuai Konvensi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kami Pihak ELSHAM Papua telah menerima laporan langsung  dari lapangan bahwa hari Jumat  tanggal 7  Desember 2018  sekitar jam 08.00 – 10.00 waktu setempat  sudah tujuh (7)  kali terjadi Pengeboman oleh pihak aparat (TNI dan POLRI) yang di dijatuhkan di sekitar Gunung Kabo,  kemudian  masih dihari yang sama pada malamnya dua (2) kali pengeboman dan bom dijatuhkan lakgi di Distrik Mikuri.

Kami meminta kepada pihak TNI dan POLRI sebagaimana penyampaikan kami diatas mengingat masyarakat Papua pada umunya dan khususnya di wilayah Nduga dan sekitarnya tempat terjadinya peristiwa ini masih sangat trauma dengan peristiwa Operasi Mapunduma tahun 1996. (Laporan ELSHAM Papua tahun 1996).

Kepada pihak kelompok sipil bersenjata, atau pihak manapun yang telah melakukan peristiwa yang tidak manusiawi ini, kami minta :

  1. Untuk bertanggung jawab penuh atas kejadian ini.
  2. Tidak melibatkan Masyarakat karena akan menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak lagi.

Kepada pihak TPN-OPM  kami minta , agar tetap menghormati dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang  termuat dalam Konvensi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Jayapura, 9 Desember 2018

 Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia  (ELSHAM Papua)

Pdt. Matheus Adadikam. STh.

 (Direktur)

 HP: 082125235740

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here