Home HAM Arnold Ap & HAM (Bagian 2)

Arnold Ap & HAM (Bagian 2)

523
0
SHARE
Mambesak latihan. Foto: C Ruhukail

Pengantar; Tulisan ini merupakan hasil rangkuman diskusi Ikatan Pemida Pelajar Irian Jaya di Salatiga, memperingati kematian Arnold C Ap di Asrama Manisnam Salatiga tahun 1993, mereka mengundang G. J. Aditjondro Dosen Universitas Satya Wacana Salatiga yang juga sebagai teman Arnold Ap saat G. J. Aditjondro bekerja di Jayapura, Papua. Rangkuman diskusi ini di tulis oleh Joost Mirino, kemudian di sebar di milis Papua 18 Maret 2000. Selamat Membaca.

Berarti, dalam kacamata aparat keamanan RI di Papua Barat, seorang Arnold itu potensiil menjadi bahaya bagi RI. Ini lah yang unik di Papua, yang tidak mungkin kita temukan di Sumatra Utara dengan kebudayaan Bataknya atau mungkin di Kalimantan dengan kebudayaan Dayaknya. Di Papua Barat, faktor kebudayaan (dalam arti sempit: seni tari dan seni nyayi) dilihat sebagai sesuatu yang ekslusif, sesuatu yang bisa membuat penduduk di sana merasa bukan orang Indonesia. Masalahnya, identitas Melanesia (seperti ditulis Bram Ondi, seorang intelektual muda Papua Barat lulusan Universitas Kristen Satya Wacana di majalah Kritis, yang memandu diskusi ini — GJA) berkaitan sekali dengan Melanesia Brotherhood, Persaudaraan Melanesia. Persaudaraan Melanesia diberi makna oleh militer sebagai usaha melepaskan daerah-daerah Melanesia di Indonesia (misalnya Papua Barat dan Maluku) untuk lebih berkiblat ke Pasifik.

Sebenarnya, penafsirannya tidak perlu seekstrim itu. Tapi itulah yang terjadi dalam kasus Arnold, sehingga ketika dalam sebuah refleksi di Sondiraya, Sumatra Utara, yang diselenggarakan oleh YBKS, bersama pekerja-pekerja sosial Kristen se Indonesia, mereka tidak bisa mengerti, apa salahnya seorang menghidupkan sekelompok tari, dan nyayi, mop (humor khas Papua), dan mengasuh rubrik radio, sehingga harus dibunuh?

Saya bilang, kalian tidak bisa menyamakan revival (kebangkitan) kebudayaan Batak yang memang tidak punya pretensi melepaskan diri dari Indonesia dengan revival kebudayaan Melanesia. Yang terakhir ini punya kekuatan di luar Indonesia yang bisa dijadikan basis. Seperti Vanuatu, Papua Niugini bahkan sampai ke Fiji. Sehingga, apa yang dilakukan Arnold itu, yang kemudian saya dengar, dia belum dianggap bahaya, tetapi dikategorikan potensial bisa menjadi bahaya. Ini bisa terjadi apa bila lagu-lagu atau kaset-kasetnya makin lama makin terkenal.

Kaset-kaset Mambesak tidak hanya diputar di RRI Nusantara, tetapi sudah digemari di luar negeri. Satu ketika di hutan di Pegunungan Bintang, saya mendengar lagu-lagu Mambesak dialunkan di radio. Saya tanya sama paitua (laki-laki dewasa) di honai (rumah bundar khas Pegunungan Tengah) tempat saya menginap: “Ini siaran radio dari mana? “Oh ini radio Papua Niugini”, kata paitua itu. Jadi berarti, pada saat-saat itu (awal 1980-an — GJA), Arnold dan kelompok Mambesak-nya sudah punya nama di Papua Niugini dan Australia. Padahal di Jawa, ketika Arnold meninggal pun, banyak orang tidak tahu siapa itu.

Dilihat dari uraian di atas jelas bahwa hak-hak kultural orang Papua sangat berdimensi politik dalam kacamata pemerintah di Jakarta. Jadi di Papua Barat hak-hak kultural menjadi sesuatu yang politis yang mungkin sama politisnya dengan hak-hak sipil dan politik. Kalau kita baca Pasal 1 – 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, maka di situ lebih ditekankan hak-hak sipil dan politik yang sifatnya lebih ke individual. Tetapi di Papua Barat, sebenarnya banyak permasalahan yang lebih masuk sekedar kategori hak-hak ekonomi, sosial dan kultural. Termasuk hak-hak berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan secara kolektif yang diatur dalam pasal 27 ayat A Deklarasi Universal HAM, yang juga tidak boleh dilakukan oleh orang Papua. Itulah keunikan dalam persoalan Papua Barat dewasa ini.

Dari sini juga bisa dilihat respon orang muda Papua terhadap kondisi sekitarnya. Jika di Jawa gerakan lebih diwarnai oleh gerakan mahasiswa yang begitu politis, maka di Papua Barat warna kultural seperti yang digalang grup Mambesak., di mana orang menari, menyanyi, dan pukul tifa, itu yang politis. Mereka mungkin belum [dalam dasawarsa 1980-an — GJA] melakukan demonstrasi menentang tambang tembaga PT Freeport Indonesia (FI) atau menentang HPH X, Y, Z, tetapi dengan mengekspresikan budaya mereka yang berbeda dengan mainstream budaya Indonesia itu sudah merupakan perjuangan politis. Gerakan itu dilakukan mahasiswa Papua waktu itu dengan bantuan segelintir intelektuil dan dosen Uncen. Membuat dan mengedarkan kaset lagu-lagu Papua, itu sendiri sudah merupakan hal yang politis.

Dari kasus Papua Barat ini, kita bisa lihat kebohongan Orde Baru. Meskipun mereka selalu mempertentangkan hak-hak universal versus partikularistik, atau hak-hak asasi manusia Barat yang sifatnya lebih individual dengan hak-hak asasi manusia Timur yang sifatnya lebih komunal dan kolektif, ketika orang Papua mencoba secara kolektif mengekspresikan budaya mereka, mereka dianggap melakukan suatu dosa sakrilegi, dosa maut, dosa berat. Akibat kegiatan kultural kolektif itu orang Papua ditangkap, dihukum, bahkan dibunuh. Mungkin para pejabat militer Orba berpikir dalam kasus Arnold dan Mambesak-nya lebih baik mereka dibabat di waktu kecil. Jika dibiarkan besar akarnya akan menjalar ke mana-mana.

Karena Arnold sudah meninggal dan Mambesak mengalami katarsis, suatu impasse, suatu kelesuan, banyak tokohnya pulang ke Biak dan Serui. Sementara yang berada di Port Numbay masuk ke KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) seperti Thony Krenak Beberapa lama kemudian Mambesak dicoba dimunculkan kembali oleh generasi baru, Enos Rumansara dan lain-lain.

Akhirnya Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Irian Jaya (YPMD-Irja) (organisasi di mana saya bekerja waktu itu — GJA) memutuskan untuk mengambil oper perjuangan menegakkan hak-hak asasi orang Papua. Khususnya hak-hak kolektif yang ada di Deklarasi Universal HAM, mulai dari Pasal 23 s/d Pasal 30. Itu sebabnya, YPMD-Irja ikut membiayai penelitian tesis Abner Korwa tentang budaya maritim suku Biak-Betew yang hampir hilang di pulau-pulau Waigeo dan Salawati yang masuk kawasan Kepulauan Raja Ampat di KabupatenSorong. Sebab YPMD-Irja memandang penelitian semacam itu di Papua Barat sudah berdimensi politis. YPMD-Irja berani membiayai orang untuk mengadakan penelitian tentang suatu budaya Maritim, budaya pembuatan perahu yang sudah hilang terkikis oleh johnson-johnson (istilah orang Papua untuk perahu bermesin tempel — GJA) yang modern dan juga mungkin, perahu-perahu para nelayan Bugis-Makassar dan Buton dan yang lain. Dengan jalan membela hak-hak asasi orang Papua yang secara kolektif terancam oleh HPH, pertambangan dan perikanan besar, YPMD-Irja memberikan kontribusi untuk meneruskan perjuangan Arnold.

Batu dasar perjuangan kultural itu telah diletakan oleh Arnold lewat rubrik radio yang diasuhnya di Studio 5 RRI Nusantara. Acara itu biasanya diisi dengan dua mata acara. Pertama, lagu-lagu Mambesak dan kedua, cerita mop atau guyonan yang kemudian dilanjutkan dengan obrolan tentang hal-hal yang konkrit. Di bagian akhir acara itu, Arnold misalnya menyajikan percakapan yang kerap dibumbui sindiran tajam tentang dusun sagu yang habis ditebas untuk lokasi transmigrasi. Atau tentang ekses pembuatan jalan raya terhadap lingkungan alam sekitarnya.

Dari Kasus Arnold dan Mambesak ke Persoalan Hak Asasi Manusia Saya akan menarik kasus Arnold dan Mambesak-nya dengan pendekatan induktif ke dedukatif (bertolak dari kasus untuk kemudian sampai pada kesimpulan atau teori). Selama ini, apa yang dikatakan dikotomi (pertentangan) antara hak-hak asasi manusia versi Barat dan Timur, itu nonsense. Masalahnya, ke-30 Pasal Deklarasi Universal HAM itu adalah satu paket. Pemerintah selalu mengatakan, kita sekarang harus membangun dulu, nanti baru hak-hak asasi! Pernyataan ini sangat omong kosong, karena membangun dalam arti menciptakan lapangan kerja itu sendiri adalah hak asasi. Itu bisa dibaca di pasal 23 atau 24. Jadi sebenarnya tidak ada dikhotomi antara hak-hak sipil dan politik di satu pihak versus hak-hak ekonomi, sosial dan kultural di pihak lain.

(bersambung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here