Home Elsham News SEKRETARIAT KNPB DAN PRD FAK-FAK DILARANG

SEKRETARIAT KNPB DAN PRD FAK-FAK DILARANG

565
0
SHARE
Sekertariat KNPB dan PRD di Fak-Fak dipalang oleh TNI

KNPB, adalah organisasi gerakan Rakyat yang menyusarakan kebebasan dari berbagai persoalan, baik Politik, Sosil budaya, Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang pada ujungyanya dengan menuntut Referendum.  Merasa peduli dengan kondisi ini, mereka bentuk dan dirikan kantor Sekretariat di Kabupaten Fakfak-Provinsi Papua Barat. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2019, kantor Sekretariatan KNPB dan PRD diresmikan.

Saat acara peresmian berlangsung, Gabungan TNI AD/POLRI tiba dilokasi beberapa anggota KNPB dibawa ke kantor untuk diinterogasi, setelah itu disuruh pulang. Pesan yang disampaikan ke aktifis KNPB itu adalah “Segera kembali dan bongkar kantor Sekretariat, turunkan papan nama dan semua atribut yang ada”.

Walaupun sudah diingatkan pada  Tanggal 24,  oleh  19 Anggota Personil Kodim 1803 Fakfak dan Sub Den Pomad yang dipimpin 4 perwira, yakni Pasi Ter Kodim 1803 Fakfak Kapten Inf. Siswanto, Danramil 1803-01 Fakfak Kapten Inf. H. Sapuan Patiran, Dantepbek 44/2 Fakfak Kapten Cba Ghuphta dan Dansub Denpom Fakfak Kapten CPM Arie Yoetefa,  tidak boleh ada aktifitas di secretariat KNPB dan PRD. Akhinra Jumat (25/01), Pukul 17.00 Wit, Gabungan  TNI/Polri dari Mapolres Fakfak dan Kodim 1803 Fakfak datang  membongkar papan nama Sekretariat Komite Nasional Papua Barat dan Pergerakan Rakyat Demokratik Fakfak di Kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah.

Kepada Relawan Elsham di Fakfak, Komandan Kodim 1803/Fakfak, Letkol Inf. Yatiman, A.Md. menjelaskan, tindakan tegas tersebut diambil, setelah aparat memberikan tenggang waktu yang cukup, agar KNPB dan PRD tidak beraktivitas dan membongkar atributnya sendiri. Menurut Dandim  bahwa ini merupakan tindakan separatisme yang melanggar hukum dan merongrong NKRI.

“Tindakan tegas kami ambil, sebab sudah tiga hari kami lakukan upaya persuasif agar atribut diturunkan dan tidak ada kegiatan. Tetapi, ternyata masih ada gerakan lain dan malah membuat dokumen yang disebar  melalui media sosial. Tentu ini pengaruhnya berbahaya. Jika dilihat dunia internasional, nanti dikira kita melakukan pembiaran. Itu jelas melanggar undang-undang dan mengarah ke tindakan separatisme. Kami tidak berikan ruang untuk hal itu,” tegas Dandim. “Kurang apa pemerintah Indonesia memberi perhatian dan pelayanan kepada seluruh rakyat Papua. Tinggal kita mau atau tidak untuk bekerja keras, bangun pagi banting tulang peras keringat untuk meningkatkan taraf hidupnya  yang sudah pemerintah rangsang dengan adanya Otsus, dana kampung yang luar biasa, serta berbagai fasilitas lainnya,” pungkas Dandim.

ENS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here