Home Press Release SIARAN PERS: HENTIKAN UPAYA KRIMINALISASI PASAL MAKAR TERHADAP PEMBELA DAN AKTIVIS HAM...

SIARAN PERS: HENTIKAN UPAYA KRIMINALISASI PASAL MAKAR TERHADAP PEMBELA DAN AKTIVIS HAM SERTA AKTIVIS MASYARAKAT ADAT.

326
0
SHARE

ELSHAM PAPUA Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia

Institute for Human Rights Study and Advocacy of Papua Jl. Kampus USTP Padang Bulan-Abepura

Telp/Fax: +62-0697-581600

Website: www.elshampapua.org

______________________________________________

No: 01/ELSHAM/SP/IX/2019

Siaran Pers 

HENTIKAN UPAYA KRIMINALISASI PASAL MAKAR TERHADAP PEMBELA DAN AKTIVIS HAM SERTA AKTIVIS MASYARAKAT ADAT. 

Pada prinsipnya tindakan rasisme merupakan tindakan yang menjadi musuh bersama pejuang Hak Asasi Manusia diseluruh dunia sesuai dengan “Prinsip setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain” sebagaimana diatur pada pasal 2, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Dalam konteks indonesia, anti rasisme secara yuridis telah diatur pada pasal 28b ayat (2) dan Pasal 28d ayat (1), UUD 1945. Selain itu, diatur juga pada pasal 3 ayat (3), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik.

Dengan demikian Aksi anti rasisme yang dilakukan dibeberapa kota besar di Papua dan Papua Barat yang dilakukan secara spontan dalam menanggapi tindakan rasisme di Malang, Semarang dan Surabaya pada bulan Agustus 2019 merupakan bagian langsung dari perjuangan HAM secara internasional dan di Indonesia dalam rangka membunuh pandangan rasisme yang menjadi musuh bersama manusia di dunia. Tindakan penetapan tersangka terhadap aktivis HAM Paulus Surya Anta Ginting dengan mengunakan pasal makar serta penetapan tersangka terhadap pembela HAM Veronika Koman dengan menggunakan pasal provokator dan UU ITE. Selain itu, melalui pengiriman surat panggilan saksi kepada aktivis HAM dan aktivis Masyarakat Adat di Fak-fak, antara lain : Fredy Warpopor, Samuel Rohrohmana, Abner Hegemur, Marsya Hegemur, Siriet Hegemur dan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Bomberai merupakan tindakan penghianatan terhadap Hak Asasi Manusia khususnya anti rasisme secara nasional dan internasional.

Fakta penetapan tersangka terhadap aktivis dan Pembela HAM diatas merupakan bagian langsung dari Kriminalisasi aktivis dan Pembela HAM dengan tujuan untuk membuyarkan atau mengaburkan perjuangan anti rasisme yang sedang dilakukan secara serempak di beberapa kota besar di Papua dan Papua Barat serta beberapa kota besar di luar Papua. Sampai saat ini, belum diketahui secara pasti apa dasar makar terhadap aktivis HAM diatas, jika hal itu dilakukan berdasarkan pengibaran Bendera Bintang Kejora pada saat aksi demonstrasi anti rasis yang dilakukan oleh aktivis HAM maka jelas-jelas menunjukan fakta kriminalisasi Pasal Makar sebab berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 tentang Judicial Revieuw Pasal Makar Hakim Mahkamah Konstitusi mengingatkan penegak hukum harus bertindak hati-hati dalam menerapkan pasal-pasal makar atau kejahatan terhadap negara ini. “Sehingga, tidak menjadi alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat (berekspresi) dalam negara demokratis. Berkaitan dengan kriminalisasi Pasal Makar, Direktur Pelaksana Institut untuk Reformasi Sistem Hukum Pidana (Institute for Criminal Justice Reform/ICJR), Erasmus Napitupulu mengatakan polisi harus berhati-hati dalam menerapkan pasal makar terhadap seseorang. Sebab, dalam putusan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 tentang Judicial Revieuw Pasal Makar majelis meminta penangkapan terhadap seseorang yang dituduh makar, harus bisa dibuktikan sebagai awal mula atau perencanaan terhadap upaya makar itu sendiri. Dengan begitu, polisi tidak boleh lagi menangkap warga Papua yang mengibarkan bendera Bintang Kejora. Sebab, pengibaran bendera itu belum tentu dikategorikan sebagai awal mula atau perencanaan terhadap upaya makar.

Dalam Bab 2, Pasal 2 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi kusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) tertulis bahwa Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

Pada prinsipnya sebelum melakukan aksi anti rasisme di Fak-Fak penanggungjawab umum aksi anti rasisme telah melayangkan surat pemberitahuan kepada pihak kemanan dan telah mendapatkan surat tanda terima pemberitahuan sehingga menunjukan bahwa aksi anti rasisme di Fak-fak telah dilakukan sesuai dengan mekanisme demokrasi yang dijamin dalam UU nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum sehingga pemanggilan saksi Fredy Warpopor, Samuel Rohrohmana, Abner Hegemur, Marsya Hegemur, Siriet Hegemur dan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Bomberai atas dugaan tindak pidana makar merupakan fakta upaya kriminalisasi Pasal Makar terhadap aktivis HAM serta merupakan bagian langsung dari fakta pembungkaman ruang demokrasi bagi perjuangan anti rasisme di Indonesia.

Dengan demikian sudah dapat disimpulkan bahwa upaya kriminalisasi terhadap -aktivis HAM pejuang anti rasisme mengunakan Pasal Makar yang dilakukan oleh kepolisian merupakan bukti pengabaian tugas Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 28i ayat (4) UUD 1945 sehingga sudah bisa disebutkan bahwa pemerintah belum memiliki sikap tegas dalam memerangi tindakan rasisme di Indonesia.

Atas dasar itu kami Lembaga Studi Dan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua (ELSHAM PAPUA) menegaskan kepada :

1. Kapolri untuk menghentikan tindakan Rasisme di Indonesia

2. Kapolri untuk menghentikan Kriminalisasi Pasal Makar Terhadap Aktivis HAM, Pembela HAM, Aktivis Elsham Papua dan Aktivis Masyarakat Adat

3. Kapolri segera membebaskan Tanpa Syarat Paulus Surya Anta Ginting dan cabut status Tersangka terhadap Veronica Koman.

4. Kapolda Papua Barat dan Kapolres Fak-Fak segera hentikan Upaya Kriminalisasi Pasal Makar Terhadap Pemanggilan Saksi Fredy Warpopor, Samuel Rohrohmana, Abner Hegemur, Marsya Hegemur, Siriet Hegemur dan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Bomberai.

Demikian siaran Pers ini Kami buat untuk memerangi tindakan Rasisme serta kriminalisasi pasal Makar demi menjunjung Hak Asasi Manusia.

Abepura 09 September 2019

Hormat Kami Lembaga Studi Dan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua

(ELSHAM PAPUA)

Matheus Adadikam, STh 

Narahub: Direktur ELSHAM PAPUA 08212523574

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here