Home Politik SIARAN PERS: PEMINDAHAN TAPOL PAPUA KE KALTIM MELANGGAR HUKUM

SIARAN PERS: PEMINDAHAN TAPOL PAPUA KE KALTIM MELANGGAR HUKUM

246
0
SHARE

Siaran Pers

Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua

(Koalisi Masyarakat Sipil Papua)

PEMINDAHAN TAPOL PAPUA KE KALTIM MELANGGAR HUKUM

Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua selaku kuasa hukum Buktar tabuni dkk yang ditersangkakan dengan Pasal 106 KUHP atau Pasal Makar dikejutkan dengan menggunakan pemindai tersangka dari Rutan Polda Papua ke Rutan Polda Kalimantan Timur yang digunakan oleh penyidik ​​polda Papua pada tanggal 4 Oktober 2019 setelah surat direskrimum Polda Papua Nomor: B / 816 / X / RES.1.24 / 2019 / Direskrimum, tertanggal 4 Oktober 2019.

Sikap penyidik ​​Polda Papua yang tidak komunikatif dengan Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua terlihat pada tanggal 3 Oktober 2019 saat salah satu Penasehat Hukum ke Ditreskrimum Polda Papua belum diinformasihkan perihal pemindahan atas. Hal itu dibuktikan lagi pada saat pemindahannya pada tanggal 4 Oktober 2019 tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua.

Terkait dengan itu, pada prinsipnya undang-undang pengadilan satu ke wilayah pengadilan negeri lain dengan alasan pengadilan daerah Pasal 85, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Buku Pidana atau yang sering dibahas dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berikut isi Passal 85 KUHAP :

Untuk mengadili perkara, maka gunakanlah ketua pengadilan negeri atau ketua kejaksaan negeri yang disyaratkan, Mahkamah Agung meminta Menteri Kehakiman untuk meminta atau mengadili pengadilan di negara lain yang terkait dengan Pasal 84 untuk mengadili perkara yang diminta.

Sesuai dengan bunyi Pasal 85 KUHAP diatas, di atas dinyatakan tidak pada Institusi Kepolisian sebagai pemohon atau pengusul untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menunjuk Pengadilan Negeri yang sesuai dengan yang diajukan sebelumnya Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf A Rodja melalui media online Surapapua.com tertanggal 3 Oktober 2019 dicari “Persidangan sebanyak pentolan KNPB dan ULMWP akan dipindahkan ke Kalimantan Timur” tanya dasar hukumnya.

Diatas ketidakjelasan dasar hukum itu, hingga saat ini, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua selaku kuasa hukum Buktar Tabuni dkk yang ditersangkakan dengan pasal makar belum mendapatkan informasi yang terkait status tersangka menjadi P-21. Namun pada tanggal 4 Oktober 2019, Tim Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua menerima surat yang direskrimum Polda Papua Nomor: B / 816 / X / RES.1.24 / 2019 / Direskrimum, tertanggal 4 Oktober 2019, Perihal: Izin Pemindahan Tempat Penahanan tersangka di Buktar Tabuni dkk. 1. Tersangka Buctar Tabuni, 2. Tersangka Agus Kosay, 3. Tersangka Fery Kombo, 4. Tersangka Alexander Gobay, 5. Tersangka Alexander Gobay, 5. Tersangka Steven Itlai, 6. Tersangka Hengki Hilapok dan 7. Tersangka Irwanus Uropmabin.

Berdasarkan status tersangka yang belum ada P-21 tersebut, tindakan pihak Penyidik ​​Polda Papua atas jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 85 KUHAP karena belum ada pengusulan dari Ketua Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura) atau Kepala Kejaksaan negara Setempat (Kejaksaan Negeri Jayapura) KE Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk pemindahan Buktar Tabuni dkk. Begitu pula belum ada pengusulan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Mentri hukum dan HAM Republik Indonesia untuk mengeluarkan penetapan atau meminta untuk pemindahan ke Pengadilan Negeri lain. Sampai pada pemindahan tersangka Buktar Tabuni dkk dari Rutan Polda Papua ke Rutan Polda Kalimantan Timur tanggal 4 Oktober 2019

Berdasarkan tindakan Penyidik ​​Polda Papua di atas jelas menunjukkan tindakan yang di luar dari arahan Pasal 13 huruf b dan Pasal 14 ayat (1) huruf l, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, sebagai berikut:

Pasal 13 huruf b:

Tugas Utama Kepolisian Negara Republik Indonesia menegakkan hukum;

Pasal 14 ayat (1) Hurif l:

Dalam melakukan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar itu, jelas-jelas membutikan bahwa Kapolda Papua dan Penyidik ​​Polda Papua terang-terang membahas Pasal 6, huruf q, PP Nomor 2 tahun 2003 tentang peratuiran disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti berikut:

Pasal 6 huruf q:

Dalam melaksanakan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan izin yang disalahgunakan.

Berdasarkan uraian di atas, kami Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua

  1. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia segera menegur Kapolri, Kapolda Papua dan Ditreskrimum Polda Papua untuk tidak menyalahgunakan Pasal 85 KUHAP;
  2. Kapolri Cq Kapolda Papua Cq Ditreskrimum Polda papua diharuskan untuk mengganti penyalagunaan wewenang sesuai pasal 6 huruf q PP Nomor 2 tahun 2003 dan juga memberikan penegakan hukum pasal 13 huruf b, UU Nomor 2 Tahun 2002 untuk pengaduan Pasal 85, UU nomor 8 tahun 1981;
  3. Kapolda Papua untuk dipindahkan ke Ditreskrimum Polda Papua untuk membatalkan Pemindahan Tempat Penahanan tersangka sebuah Buktar Tabuni dan bentuk penghargaan terhadap UU nomor 8 tahun 1981 tentang Buku Acara Pidana;
  4. Kapolri Cq Kapolda Papua Cq Kapolda Kalimantan timur wajib mendapat hak-hak tersangka atas hak hukum.

Demikian siaran pers ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagai mestinya. Sekian dan terima kasih.

Jayapura, 4 Oktober 2019

Hormat Kami

Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua

Narhub:

  1. Emanuel Gobay (082199507613)
  2. Ganius Wenda (081385517605)
  3. Wehelmina Morin (081257196708)
  4. Yulius Lala’ar (082398660005)
  5. Yuliana Langowuyo (082199668664)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here