Home Elsham News SERUAN ELSHAM : MENAHAN DIRI, MENGEDEPANKAN PENYELESAIAN DAMAI DAN MENJUNJUNG MARTABAT...

SERUAN ELSHAM : MENAHAN DIRI, MENGEDEPANKAN PENYELESAIAN DAMAI DAN MENJUNJUNG MARTABAT KEMANUSIAAN

216
0
SHARE

Media Release

Elsham PAPUA

NO: 05 / ELSHAM / 18 / Oktober /2019

SERUAN ELSHAM

MENAHAN DIRI, MENGEDEPANKAN PENYELESAIAN DAMAI

DAN MENJUNJUNG MARTABAT KEMANUSIAAN

 

Tiga bulan terakhir sejak Agustus di tahun 2019 ini situasi dan kondisi wilayah Papua (Propinsi Papua dan Papua Barat berada pada titik terendah karena kemarahan, amuk massa, dan  tindakan kekerasan terhadap mahluk manusia lainnya. Fakta menunjukkan sisi terendah dari mahluk manusia yang mengklaim diri sebagai mahluk yang paling berakal dan paling moderen dari homo erektus telah merendahkan mahluk manusia lainnya dengan ujaran-ujaran rasisme. Fakta menunjukkan bahwa orang Papua selalu identik dan menjadi sasaran ujaran rasisme: Monyet, bau badan menyengat, bodoh, dan lain-lain. Fakta menunjukkan tindakan rasisme tidak hanya dilakukan oleh Aparat Pemerintah, tetapi juga oleh Anggota Parlemen, pendukung pasangan calon untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, Selebriti (Public figure), dan stasiun televisi swasta Indonnesia (Undang-undang RI No 40 Tahun 2008, tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis).

Fakta menunjukkan adanya amarah dan reaksi terhadap ungkapan tersebut. Fakta menunjukkan ada amuk massa dan tindakan brutal: Pengrusakan dan pembakaran terhadap fasilitas pemerintah, fasilitas publik, dan fasilitas milik warga Papua lainnya. Dugaan terhadap kelompok tertentu yang menamakan diri kelompok nusantara yang berniat melakukan tindakan balasan terhadap kelompok asal Pegunungan Tengah Papua. Fakta  menunjukkan  ada tindakan sweeping (pemeriksaan) disertai  tindakan kekerasan terhadap orang Papua, lebih khusus kepada anggota kelompok-kelompok etnis asal Pegunungan Tengah Papua di Jayapura oleh kelompok-kelompok sipil yang menjadi korban amuk massa.

Fakta menunjukkan ada penyerangan-penyerangan terhadap kelompok-kelompok etnis asal Pegunungan Tengah Papua. Fakta menunjukkan ada tindakan pembakaran fasiltas umum, fasilitas publik, dan fasilitas milik kelompok masyarakat non-Papua dan pembunuhan terhadap penduduk non-Papua. Fakta menunjukkan ada ribuan orang pergi mengungsi keluar Kota Wamena dengan alasan keamanan. Fakta menunjukkan ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang menyulut amarah dan menyulut api. Fakta dan dugaan bahwa dalam peristiwa-peristiwa tersebut Negara tidak melakukan tindakan pencegahan terhadap oknum-oknum tertentu yang merupakan provokator, penyulut kemarahan, penyulut api, dan terlibat amuk massa, melakukan kekerasan dan pembunuhan, membentuk milisi-milisi sipil dan mempersenjatai diri, dan penyerangan-penyerangan yang dilakukan terhadap kelompok etnis asal Pegunungan Tengah Papua. Tidak melakukan tindakan pencegahan tersebut merupakan tindakan mengabaikan yang merupakan bagian dari tindakan pelanggaran terhadap HAM (UU.NO.39 TAHUN 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam 3 bulan ini seperti menunggu momentum, ditunggangi, dan untuk kepentingan kelompok tertentu, seperti kata pejabat Negara. Sebaliknya fakta menunjukkan bahwa ujaran rasisme adalah hal yang berulang kali dan telah dialamatkan kepada orang Papua, oleh sesama penduduk Indonesia: Apakah itu Tokoh Politik Nasional, pendukung pasangan Calon Presiden dalam pemilihan Presiden Indonesia tahun 2019, Aparat pemerintah, Public figure, selebiriti dalam program acara pada televisi swasta Indonesia, dalam kompetisi sepakbola nasional dan lain-lain. Di Papua kebencian-kebencian tersebut telah terpupuk dan menunggu momentum yang tepat untuk meledak dan menjadi prahara.

Pelantikan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Ir. Joko Widodo dan Mahruf Amin pada tanggal 20 Oktober 2019 adalah juga momentum. Momentum dari proses legal dan demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan Presiden tahun 2019. Pemilihan Presiden tahun 2019 tidak hanya memenuhi syarat-syarat demokrasi, proses yang demokrasi, tetapi juga sarat dengan intrik politik, kampanye negatif, debat-debat yang membuat panas kuping, dan lain-lain. Bahkan kemudian yang paling baru adalah teror menjelang pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih periode 2019 – 2024. Fakta, dugaan, selentingan bahwa teror yang terjadi, kekerasan, demonsterasi berujung rusuh adalah sebagian dari proses dan kompetisi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Akankah situasi membara di Papua dalam 3 bulan terakhir juga merupakan bagian dari kompetisi pemilihan Presiden 2019. Momentum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Jakarta akan turut dirayakan oleh masyarakat di Papua: Apakah akan ada parade kendaraan roda dua dan roda empat di jalan-jalan utama, perayaan dengan ibadah, atau juga pagelaran dan konser musik. Apapun perayaan yang dilakukan semoga itu berlangsung dengan damai dan tidak menyebabkan efek-efek untuk memicu kemarahan, memicu pembakaran, memicu tindakan balas dendam, memicu kekerasan, memicu  pembunuhan, dan memicu konflik antara kelompok sehingga mencederai harkat dan hidup manusia.

 

Untuk hal-hal tersebut ELSHAM Papua menyerukan kepada pihak-pihak untuk:

  1. Menjaga kedamaian dan tidak terprovokasi dengan isu-isu menyesatkan yang mengarah kepada tindakan kekerasan maupun konflik vertikal.
  2. Baik person maupun kelompok untuk tidak terprovokasi dan melakukan serangan-serangan yang disengaja untuk melukai dan membunuh manusia atau kelompok manusia lainnya dengan alasan apapun.
  3. Aparat Kepolisian Republik Indonesia agar mendeteksi dan melakukan tindakan pencegahan terhadap oknum-oknum dan kumpulan massa yang akan melakukan tindakan anarkis serta kumpulan massa yang akan melakukan tindakan kekerasan terhadap individu atau kelompok masyarakat lainnya (PERKAP No 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa).
  4. Aparat Kepolisian Republik Indonesia agar professional dan tidak memihak, sehingga tidak ada kesan memihak dan membiarkan kelompok tertentu menyerang kelompok lainnya.
  5. Aparat Kepolisian Republik Indonesia agar professional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab guna meminimalisir tindakan pelanggaran HAM, karena kesalahan prosedur (PERKAP No 8 Tahun 2009 Tentang implementasi prinsip dan standar HAM)
  6. Pemerintah Propinsi Papua dan Papua Barat melakukan evaluasi terhadap masa depan mahasiswa/mahasiswi yang menjalani pendidikan pada kota-kota studi di luar Papua dan Papua Barat yang terkena dampak dari kasus rasisme.
  7. Pemerintah agar seimbang dalam penanganan pengungsi di Papua. Pemerintah terkesan lebih serius dalam penanganan pengungsi kasus Wamena, 23 september 2019 dibanding pengungsi Nduga yang telah meninggalkan kampung halamannya di Kabupaten Nduga dan bermukim di Wamena. Diketahui bahwa pengungsi dari Kabupaten Nduga telah ada di wamena sejak akhir tahun 2018 akibat operasi penyisiran untuk memburu kelompok sipil bersenjata yang menewaskan pekerja jalan dan jembatan di Kabupaten Nduga.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here