Kasus penangkapan dan penahanan  tiga warga APO Bengkel, Ricahrdo Latumeten  alias Riki (24), Jhon Remy Nuniary alias Remy (27) dan Jimmy Ferdinandus alias Ami (25) -  warga APO Bengkel Jayapura oleh Polri  di wilayah hukum Polresta  Jayapura  menguak  sisi lain dari keburukan aparat penegak hokum. Seorang petugas pemerintah yang bekerja di kejaksaan negeri Jayapura  telah memanfaatkannya untuk membodohi pihak kelaurga korban dan mengeruk keuntungan dengan meminta sejumlah uang sebagai jaminan untuk penangguhan penahanan di Polresta Jayapura. Elvis, oknum pegawai yang diduga adalah seorang jaksa hanya membuat surat penangguhan penahanan, menunjukkan surat kepada pihak keluarga untuk selanjutnya menghilang dan tidak pernah membawa ketiga tersangka kembali kepada keluarga masing-masing.

Oknum di kejaksaan Jayapura yang cukup dikenal di lingkungan masyarakat APO dan sekitarnya Jayapura ikut melibatkan diri dalam kasus ini setelah melihat pihak keluarga : ibu Femmy Mantiri Ferinandus, Ibu Yoke Nuniari, Ibu Meri Kafiar kebingungan dengan upaya untuk menangguhkan penahanan terhadap ketiga tertuduh.  Keluarga memang berupaya karena ketiga tertuduh merupakan tumpuan ekonomi pada keluarga masing-masing dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil.  Saat itu Oknum Jaksa menghampiri keluarga dan menyampaikan kepada mereka bahwa ia akan membantu menyelesaikan permasalahan ini dan ia berjanji akan mengeluarkan tiga anak itu dari tahanan Polresta Kota Jayapura dengan jaminan pihak keluarga harus memberikan dana sebesar enam juta rupiah.  Selanjutnya pihak keluarga mengumpulkan dana sebesar enan juta rupiah lalu memberikan dana itu kepada Oknum Jaksa dengan harapan anak-anak mereka bisa dibebaskan.

Oknum jaksa kemudian menawarkan diri membuat surat penagguhan penahanan dengan jaminan dari dirinya untuk dipergunakan.  Surat  telah dibuat dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk ditanda tangani.  Oknum jaksa juga mengatakan kepada pihak keluarga bahwa hari ini juga ketiga tertduduh akan bebas. “hari ini juga (Minggu, 10 Januari) anak-anak itu akan saya keluarkan dari tahanan”  Sebelum membawa surat penangguhan ke Polresta Jayapura oknum jaksa meminta kepada masing-masing keluarga untuk memberikan uang sebesar Rp 2.000.000 untuk memperlancar proses di Polresta Jayapura.  Sejak kepergiannya ke Polrest sampai dengan sore atau malam hingga keesokan harinya harapan keluarga akan kedatangan ketiga tertuduh  yang bebas untuk sementara tidak terjadi. Sejak saat itu juga oknum jaksa yang berniat membantu sangat sulit untuk dihubungi : melalui telepn genggam maupun dikunjungi di kantor kejaksaan.

Kasus yang tergolong penipuan  yang dilakukan oleh aparat hokum dengan memanfaatkan kewenangannya sebagai jaksa (bekerja di kantor kejaksaan) telah dilaporkan ke pihak kejaksaan Jayapura dan kepada penasihat hokum dari ELSHAM Papua.  Pihak keluarga dengan didampingi pihak ELSHAM  telah mendatangi kantor kejaksaan kota Jayapura untuk menyelesaikan kasus ini. Pada saat di difasilitasi untuk bertemu namun oknum jaksa terkesan menghindar dan tidak ingin menemui pihak keluarga, bahkan berusaha menghindar dan melarikan diri.  Oknum jaksa beralasan baru saja tiba dari kunjungannya di kejaksaan tinggi Papua dan masih lelah. Pihak keluarga berharap oknum jaksa tersebut agar segera mengembalikan uang yang telah diberikan.  Wakil keluarga pada akhirnya pergi meninggalkan kantor kejasaan Jayapura dengan tidak memperoleh hasil apa-apa.

Menurut sumber di kantor kejaksaan negeri kota Jayapura bahwa oknum jaksa tersebut akan dipanggil ke Kejagung Jakarta untuk menghadiri sidang kehormatan berkaitan dengan pelanggaran kode etik kejaksaan karena yang bersangkutan telah berulang kali melakukan kesalahan yang sama. Selain itu, oknum jaksa ini rencananya akan dipindahkan ke kantor kejaksaan negeri wamena.

Hingga hari ini ketiga tertuduh : Ricardo, Remy Nuniari dan Jemmy Ferinandus masih berada di ruang tahanan Polresta Jayapura. BAP atau berita acara pemeriksaan  ulang hendak dilakukan pada hari Rabu (10/2), namun ketiga tertuduh menolak diperiksa tanpa didampingi oleh penasihat hokum (PH) yang diperbantukan dari ELSHAM Papua. Rencana pemeriksaan ditunda ke hari Kamis (11/2) namun juga ditunda karena PH tertuduh tengah bersidang di pengadilan negeri Jayapura. Kunjungan staf ELSHAM Papua hari ini (11/2) di Polresta Jayapura menemukan adanya tahanan lain yang telah ditahan dan melampaui masa penahanan – tahanan tersebut melampiaskan kemarahan denga membuat keributan di dalam ruang tahanan Polresta Jayapura.

Tindakan oknum di kejaksaan Jayapura dalam kasus ini boleh dikatakan merupakan catatan buruk  tindakan oknum aparat hokum yang memanfaatkan status dan kedudukannya untuk meipu dan memeras masyarakat kecil yang sangat awam dalam masalah hokum di Papua. Boleh jadi kasus ini akan mengalami proses yang berlarut-larut dengan permintaan yang macam-macam  dan  mengeruk kocek tertuduh dan anggota keluarganya. Penanganan yang demikian akan terus membuat masyarakat, terutama kelompok awam makin terperosok dan makin awam dalam penanganan masalah hokum.  Dalam kasus ini : baik polisi maupun pihak kejaksaan (oknum) tidak memberikan contoh yang baik mengenai pendidikan hukum kepada masyarakat. Tetapi sebaliknya terkesan membuatnya menjadi berlarut-larut. Pihak polisi sebaiknya juga menggelar sidang kode etik kepada Bripda Eko Setiawan sebagai bukti taat kepada hokum dan bukan berpihak. Bripda Eko Setiawan dikeroyok sebagai akibat perilaku ugal-ugalan di jalan raya yang hamper saja mencelakai orang lain serta  menantang dan memukul  tertuduh yang hamper saja ditabrak. Bripda Eko Setiawan telah memanfaatkan kedudukan dan kewenangannya sebagai anggota Polisi dan berlaku sewenang-wenang di tengah-tengah masyarakat.

Penanganan kasus ini  telah mendapatkan titik harapan kearah penyelesaian menurut  procedural setelah pihak tertuduh memanfaatkan mekanisme peradilan secara legal dan dipercaya dalam penangananan kasus hokum dengan mempergunakan jasa PH dan lembaga-lembaga hokum dan HAM di Papua. (ens)

        

Kasus pengeroyokan berawal  dari perilaku ugal-ugalan dari Eko Setiawan yang mengendarai  sepeda motor roda dua dengan kecepatan tinggi   di jalan Sam Ratulangi.  Eko yang baru saja  mengisi bahan bakar di pompa Bensin APO melarikan motornya dengan kecepatan tinggi.  Eko  tidak mengurangi kecepatan kendaraan yang ditumpangi dan terus melaju  sehingga nyaris menabrak Jimmy Ferdinandus dan dua orang  anak kecil, masing-masing Ella (8 ) dan Dean (9) yang saat itu sedang menyeberangi zebra cross di depan GOR Cenderawasih Jayapura.  Jimmy Ferdinandus  yang  hampir terserempet  pada saat itu melampiaskan kekagetannya  dengan melempari Eko  dengan rangkaian anak  kunci motor  yang pada saat itu sedang digenggamnya .  “saya punya kunci motor, saya pegang di tangan lalu, saya lempar tetapi melesat karena motor “gas” melaju, sementara tangan kiri saya pegang anak saya.

Sekitar 500 meter di penghujung jalan Eko membelokkan kembali sepeda motor yang dikemudikan dan melarikannya kembali. Bripda Eko Setiawan menghampiri dan menghentikan kendaraan di dekat Jimmy Fernandus, Dean dan Ella yang telah berada di seberang jalan, tepat di depan kantor lama bupati kabupaten Jayapura. Eko menghampiri Jimmy dan bertanya ? Apakah kamu anggota? Saat dijawab  tidak oleh Jimmy –  Eko langsung mengayunkan pukulan kearah tubuh Jimmy.  Keduanya terlibat perkelahian hingga kebagian tengah jalan raya yang dipadati  kendaraan. Peristiwa sekilas mengundang perhatian seluruh warga yang saat itu berada di sekitarnya, termasuk Remy dan Riki yang sedang bermain bola di halaman depan GOR Cenderawasih.  Keduanya bersama rekan-rekan lainnya dating dan ikut mengeroyok Eko . Tidak diketahui beberapa banyak orang yang dating mengeroyok Eko. Setelah kejadian itu Eko ditinggalkan dan pengeroyok lari menghindar ke APO Bengkel

Akibat pengeroyokan  mengakibatkan beberapa bagian tubuh  antara lain memar di bagian dagu, luka sobek di pelipis kanan dan lebam di bagian dada (Harian Cenderawasih Pos, 13 Januari 2009) . Eko Setiawan tidak meneriman peristiwa pengeroyokan terhadap dirinya dan melaporkan kasus yang dialami kepada kawan-kawannya di Detasemen Brimob Kotaraja.  dan mendatangi rumah-rumah penduduk di APO Bengkel. Pada tanggal 13 Januari 2010 sekitar jam 17.00 2 orang dari satuan Brimob mendatangi rumah keluarg a Maria Kafiar, anak dari  Ricardo Latumeten. Mereka menyanyakan Riki dan berpura-pura mencari rumah sewaan. Lebih dari itu mereka juga mengorek informasi mengenai siapa Riki, ciri-ciri dan alamat tujuan saat keluar rumah.

Sekitar jam 23.00  kurang lebih 15 orang anggota satuan Brimob berpakaian sipil kembali mendatangi rumah ibu Maria Kafiar. Kedatangan mereka dengan alas an yang sama, yaitu hendak mencari rumah sewa. Ibu Maria selanjutnya menyampaikan kepada ke-15 Brimob agar tidak menyamar.  Ibu Maria selanjutnya mengatakan bahwa anaknya bermasalah dan akan diantarkan besok ke Provost Polda.

Akibat mendapat teror ibu Maria  Kafiar dan dua anggota keluarga lainnya pada tanggal 14 Januari 2010 menyerahkan Remi Nuniary, Ricardo Latumeten dan  Jemmy Ferdinandus ke Polda Papua. Pihak Polda selanjutnya membawa ketiga anak ke Polresta Jayapura dan ditahan hingga saat ini.  Pada tanggal 15 Januari  2010 Polresta Jayapura mengeluarkan  surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan tersangka  terhadap  Ricahrdo Latumeten  alias Riki (24), Jhon Remy Nuniary alias Remy (27) dan Jimmy Ferdinandus alias Ami (25).  Mereka ditahan dan dijerat pasal 170 ayat (1) KUHP – diduga keras telah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang  atau barang. . Ketiganya  saat itu juga ditahan di rumah tahanan Polresta Jayapura selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2010 s/d 03 Februari 2010.  Hingga sekarang ketiganya masih ditahan dan belum diproses, sedangkan masa penanahanan telah melampaui waktu yang ditentukan.

Pihak keluarga dalam kasus ini telah bolak-balik ke Polda, Polresta dan Sat Brimobda Papua untuk meminta maaf kepada pihak polisi  atas kejadian tersebut. Sesuai aturan hokum pihak Polresta  tetap menahan dan menyidik ketiga korban.Pihak keluarga juga telah melaporkan kasus tersebut ke Komnas HAM perwakilan Papua dan kepada ELSHAM DTP di Jayapura. Menindaklanjuti kasus ini  ELSHAM, melalui kuasa hokum Gustav Kawer, SH pada senin, 8 Februari 2010 akan mengunjungi korban di Mapolresta Jayapura untuk mempertanyakan kasus dan berupaya untuk menangguhkan penahanan ketiga tersangka.

Petugas keamanan Republik Indonesia  selalu membuat onar adalah hal wajar yang sering dilakukan  di  wilayah republic ini. Dengan peran  dan status yang dimiliki sebagai sebagai abdi negara  digunakan sebagai kekuatan  dan berlaku sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil  di sekitarnya. Bayangkan seorang  petugas polisi secara hokum memahami aturan lalu lintas dan mengetahui ada zebra cross yang digunakan orang untuk menyeberangi jalan. Bagaimana sebaiknya seorang polisi bersikap “berhenti dan memberikan kesempatan kepada penyeberang jalan atau menyerobot, menerobos, dan menyerempat. Dalam kasus ini Eko Setiawan telah berlaku sewenang-wenang –  tidak sekedar meminta maaf tetapi berbalik  menantang dan melepaskan kepalan tangan. Kelakuan menjadi berlipat karena membawa orang=orang sekampung untuk main ciduk, main tangkap, dan main pukul.  Adakalanya kasusmain ciduk selalu berakhir pada kematian pada diri orang-orang yang diciduk karena  diselesaikan menurut aturan mereka sendiri.

Secara hokum ada benarnya juga bahwa  setiap warga Negara dilarang melakukan tindakan main hakim sendiri. Dalam peristiwa seperti ini  siapapun orangnya tidak dapat menahan diri atas tingkahpola Eko Setiawan. Sudah berbuat salah, tetapi membenarkan diri dan berlaku sewenang-wenang.  Kerumunan (crown) seperti itu tidak akan membiarkan situasi seperti demikian. Masih untung hanya dibuat bulanan-bulanan dan ada akibat fatal yang terjadi.

Institusi polisi dalam hal ini tidak melakukan kaji informasi atas peristiwa yang terjadi  dan latarbelakang peristiwa.  Polresta Jayapura melakukan kewajiban menahan dan menjerat dengan pasal yang telah ditentukan “main keroyok/main hakim sendiri”.  “Proses harus dilaksanakan walaupun sipembuat onar adalah oknum polisi.. Apapun itu seorang oknum polisi yang berbuat salah, harus dilindungi (admin).

Berita Terkait: http://elshampapua.org/2010/02/07/334/

—–

        

Akibat pengeroyokan  itu, korban mengalami luka memar di bagian dagu, luka robek di bagian pelipis kanan dan dadanya measih terasa sakit. Korban baru melaporkan kejadian itu ke Mapolresta Jayapura, Selasa (12/1)

Dalam laporannya, korban mengakui bahwa para pelaku yang melakukan pengeroyokan sekitar 25 orang. Namun korban tidak mengenal salah satu pelakupun dan hanya mengenal muka pelaku yang pertama kali melakukan  pemukulan terhadap dirinya tersebut

Korban sendiri tidak mengetahui penyebab para pelaku mengeroyoknya. Namun menurutnya saat itu minggu ( (10/1) pukul 16.45  korban keluar dari pompa bensin APO Jayapura Utara setelah mengisi bensin untuk pulang

Saat melintas depan GOR Jayapura, tiba-tiba ada warga yang melempar batu dan saat mengenai helm yang dipakainya. Korban mengaku berhenti untuk menanyakan kepada salah seorang warga yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan tersebut

Pada saat menanyakan kenapa melakukan pelemparan terhadap dirinya tersebut, salah seorang pelaku malah menantangnya dan langsung memukul bagian muka yang mengenai helmnya. Setelah itu, teman-teman pelaku dating dan memukuli serta menendang korban beberapa kali, kemudian para pelaku lari menuju APOdepan GOR Jayapura tersebut.

Korban mengaku hanya mengenal cirri-ciri pelaku yang pertama kali memukulnya. Kapolresta Jayapura AKBP IGG Era Adhinata, SIK, saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan pengeroyokan tersebut. Kami masih akan selidiki kasus ini. Kami juga masih akan memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan dalam mengungkap siapa pelaku pengeroyokan terhadap korban tersebut, tandasnya (bat/nat)

Sumber: www.cenderawasihpos.com

        

Sumber: www.cenderawasihpos.com

        

Jayapura, Penyergapan yang dilakukan pasukan anti teror detasemen 88 Polri pada salah satu rumah penduduk di Gorong-gorong Muara Timika  pada tanggal 16 Desember 2009 lalu yang menangkap dan membunuh Kelly Kwalik  dikuatirkan menghambat proses penyelesaian konflik di Papua. Sebaliknya menjadikan konflik menjadi berkepanjangan.  Salah seorang aktivis dari elemen gerilyawan mengharapkan pemerintah Indonesia agar serius  dalam upaya penyelesaian konflik di Papua. Penyerangan dan sabotase akan dilakukan walaupun dengan peralatan serba terbatas . “pemerintah (Jakarta) supaya buka diri menyelesaikan konflik di Papua secara damai”

Kematian Kelly Kwalik diduga akan menyulut konflik antara kelompok konfederasi, yaitu antara kelompok konfederasi  Mom dan Magai dalam kehidupan orang Amungme. Fratri/moety sebagai kesatuan  dalam kelompok kekerabatan orang Amungme sering menempatkan dalam kerjasama persaingan dan konflik antara kelompok konfederasi Mom dan Magai. Dalam kasus-kasus penghianatan ataupun kasus lain seperti  masalah pencurian ladang dan ternak, perampasan perempuan akan memicu konflik yang berkepanjangan antara  kelompok Mom dan Magai. Orang Amungme menyebut penghianatan sebagai mejim/o’ put sebagai tindakan yang dapat berakibat fatal dan menyebabkan konflik berkepanjangan. Penyergapan yang sukses oleh densus 88 adalah suatu keberhasilan kerja intelejen. Namun di duga ada nilai-nilai penghianatan “mejim”  dalam upaya tersebut, penghianatan yang melibatkan orang Amungme sendiri

Namun demikian kecenderungan ke arah konflik antar kelompok konfederasi  di kalangan orang Amungme sendiri dikaui tidak akan terjadi. Kematian Kelly Kwalik dipandang bukan karena konflik adat, tetapi konflik orang Papua melawan pemerintah Republik Indonesia. Konflik  di internal orang Amungme kemungkinan tidak akan terjadi, sebaliknya dapat memunculkan konflik baru dengan perusahaan (PTFI) dan negara. PTFI merupakan musuh yang dianggap ikut bertanggungjawab atas kematian Kelly Kwalik karena keberadaannya telah memicu konflik yang berkepanjangan dengan masyarakat asli setempat

Konflik lain adalah berdasarkan pada isu yang beredar di kalangan kelompok masyarakat asal pegunungan yang saling menuding, sebagai penghianat yang menyebabkan Kelly menemui ajalnya setelah disergap dan dibunuh Densus 88.  Konflik dikuatirkan melibatkan  beberapa pengikut Kelly asal suku Nduga dengan klen-klen tertentu dari suku Amungme.

Hingga hari ini situasi keamanan di Papua masih dapat terkendali, tidak terjadi aksi-aksi yang mengarah kepada anarkis. Hari ini dilaporkan telah terjadi bentrok antara warga Amungme dengan aparat keamanan yang bertugas menjaga jasad Kelly Kwalik. Jenasah Kelly Kwalik sendiri telah diterbangkan ke Timika untuk tujuan identifikasi. Kelly Kwalik merupakan bagian penting dari orang Papua dalam perlawanan memperjuangkan keadilan dan kebenaran di Tanah Papua.

Hari ini sekitar jam 15 40 WP jenasah Kelly Kwalik diserahkan oleh pihak Polda Papua dari RS Mitra Masyarakat kepada pihak keluarga di Ruang Rapat DPRD Mimika di Timika. Peti Jenasah disambut oleh seluruh masyarakat di Timika dan berturut-turut semua kelompok masyarakat datang bergantian menyaksikan dan memberikan penghormatan kepada jenasah Kelly Kwalik. Peti Jenasah Kelly Kwalik dibungkus dengan Bendera Bintang Kejora dan akan disemayamkan dalam beberapa hari kedepan, sekaligus memberikan kesempatan kepada warga Papua untuk datang melihat dang memberikan penghormatan. Kesepakatan keluarga sementara jenasah akan disemayamkan hingga hari Senin, 21 Desember 2009. Prosesi pemakaman akan dilakukan menurut kepercayaan  Katolik dari Keuskupan setempat. Pihak keluarga dan masyarakat meminta agar jenasah Kelly Kwalik harus dimakamkan di tempat umum, Kelly Kwalik merupakan  simbol perlawanan dan pahlawan nasional Bangsa Papua.

Penyergapan dan pembunuhan Kelly Kwalik barangkali adalah tindakan yang harus dilakukan  atas tuduhan penembakan terhadap  warga negara Amerika Serikat pada tahun 2002. Lebih dari itu Kelly Kwalik adalah “musuh negara” yang harus segera ditindas dengan cara apapun.  Bagi orang Papua  Kelly Kwalik adalah sosok berpengaruh dalam perlawanan dan perjuangan orang Papua  untuk keadilan dan kebenaran. Sikap dan tindakannya terus dilaksanakan hingga akhir hayatnya.  Kelly Kwalik sebelumnya lebih mengedepankan cara kekerasan  dalam perjuangannya. Dalam 5 tahun terakhir Kelly telah berubah dan mengedepankan cara damai penyelesaian konflik di Papua. Penyelesaian damai atas konflik di Papua sendiri telah didukung oleh Dewan Militer TPNPB dengan tidak lagi melakukan aksi-aksi kekerasan. Walaupun Kelly Kwalik telah meninggal  elemen TPNPB dalam hal ini tetap mendukung proses damai dalam penyelesaian konflik Papua.(ENS)

        

ELSHAM Papua
Institute for Human Rights Studies and Advocacy
Jl. Kampus USTP Padang Bulan, Jayapura – Papua
Telp/fax 967 581600. website.elshampapua.org

SITUASI DAN KONDISI POLITIK DI PAPUA  STABIL

Jayapura, 17 Desember 2009

Sehari setelah aksi penyergapan dan penembakan terhadap Kelly Kwalik oleh Pasukan Anti Teror Detasemen 88 Polri situasi dan kondisi politik di Papua masih dalam kondisi aman. Situasi politik di beberapa kota di Papuadi kuatirkan akan meningkat setelah tersiar kabar di berbagai media mengenai Kelly Kwalik. Di kota Timika warga masyarakat, terutama Papua tampak bergerombol. DI beberapa kota yang diperkirakan akan terjadi pengerahan masa seperti nabire, Wamena dan Jayapura hingga sore tasi tidak kelihatan. Di Jayapura penjagaan ketat polisi terlihat di sekitar rumah sakit Bhayangkara, Kotaraja. Sementara di sudut-sudut jalan tampak satuan polisi bersenjata dengan kendaraan roda dua.

Hari ini beberapa warga asal suku Amungme, di antaranya Yosepha Alomang tiba dari Jakarta dan langsung menuju rumah sakit Bhayangkara. Pihak keluarga sampai sore hari ini (17/12) meminta agar jenasah almarhum Kelly Kwalik setelah diidentifikasi segera di serahkan kepada pihak keluarga dan akan di bawa pulang sendiri ke Timika. Sementara pihak Dewan Adat dan mahasiswa Papua dilaporkan hendak melaksanakan upacara keagamaan – pengucapan syukur atas meninggalnya Panglima Tinggi TPNPB Kelly Kwalik.

Pihak Polda Papua hari ini dilaporkan mendatangi asrama mahasiswa Mimika di Padang Bulan. Mereka mencari salah seorang warga penghuni asrama yang diduga merupakan salah satu anak kandung almarhum Kelly Kwalik. Pencarian tersebut dilakukan di duga dalam upaya untuk melakukan pengujian dengan test DNA. Kedatangan aparat polisi asrama mahasiswa dilaporkan tidak mendapatkan hasil.

Masih dari sekitar lokasi penyergapan, saksi mata mengatakan mereka yang menjadi sasaran penyergapan dan penembakan ketika di larikan dengan mobil masih dalam keadaan hidup. Di duga Kelly Kwalik sengaja di habisi dengan beberapa butir peluru pada saat berada di dalam kendaraan yang di tumpangi dalam tujuan menuju ke Kuala Kencana. @

———–

Kontak person :

Ferdinand Marisan :+62 81344937471

Paula Makabori +61 402547517

        

Jayapura, Rabu 16 Desember 2009
Pada pukul tiga dini hari Rabu (16/12), Pasukan Anti Teror Detasemen 88 Polri yang tergabung dalam Satgas Pemulihan Keamanan PT Freeport Indonesia dengan menggunakan sembilan buah kendaraan roda empat, dari jenis avansa dan Inova memasuki daerah Gorong-Gorong Muara di Timika Papua : menyergap dan memberondong sebuah rumah tinggal milik warga asal Amungme yang dicurigai menjadi tempat persembunyian Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) Jendral Kelly Kwalik. Dalam penyergapan tersebut dilaporkan Kelly Kwalik tertembak dan tewas dalam peristiwa itu. Selain Kelly Kwalik, tujuh orang lain, di antaranya pengawal, dua orang perempuan dan satu orang anak didiperkirakan meninggal dalam peristiwa itu. Keenam orang tersebut, antara lain : (1) Kol. Top Wandik; (2) Letkol Marten Kwalik; (3) Mayor Pereni Kwalik; (4) Let. Noni Dekin (Istri Kelly Kwalik); (5) Let. Agus Wandik; dan (6) Letkol Jep Kanonggopme., Kelima orang korban yang ikut tertembak dalam penggebrekan tersebut diketahui berada di ruang tahanan Polres Mimika di Mile 32 Timika
Saksi mata di sekitar tempat kejadian mengatakan bahwa, pada pukul 02.00 WP dini hari terjadi rentetan tembakan berturut-turut sebanyak dua kali ke dalam rumah tersebut. Sekitar satu jam kemudian (pukul 04.00 WP) saksi melihat pasukan menyeret semua korban dan dinaikan ke dalam kendaraan yang diparkir dan mobil segera dilarikan dengan tujuan Kuala Kencana Timika. Saksi mengatakan, “Saya sempat dengar salah satu anggota dari pasukan yang melakukan pengerebekan itu mengatakan, ayo…cepat, cepat dibawa ke Kuala Kencana”
Menurut sumber terpercaya di Timika bahwa, Kelly Kwalik yang meninggalkan markasnya di Kali Kopi Timika dan datang ke kota Timika dengan tujuan hendak menerima bantuan uang yang diberikan oleh salah satu warga Amungme yang hendak digunakan untuk membeli senapan api. Beberapa jam sebelumnya rencana tersebut telah tercium dan dicurigai merupakan akal bulus untuk menjebak dan menghabisi Kelly Kwalik. Kelly sempat dihubungi dan diperingatkan untuk menghindari pertemuan yang dianggap jebakan, tetapi peringatan tersebut tidak digubris, Kelly percaya keberadaan dirinya pada perlindungan Tuhan.
Masyarakat Papua di Timika memberikan respons yang berbeda ada peristiwa penyergapan yang berujung pada tertembaknya Kelly Kwalik. Kelompok Masyarakat dari suku Nduga mencurigai operasi dibalik pembunuhan terhadap Kelly Kwalik dilakukan oleh orang Amungme yang bekerjasama dengan aparat keamanan dan juga sebaliknya. Warga Timika yang prihatin meminta bantuan kepada semua pihak, terutama LSM dan gereja agar meminta aparat keamanan untuk segera mengembalikan jasad Kelly Kwalik yang rencananya diberangkatkan ke “Jayapura” untuk identifikasi. Warga Timika juga meminta pemerintah Jakarta untuk segera membuka diri untuk penyelesaian konflik secara damai melalui perundingan politik. Jika tidak pemerintah sedang memicu konflik kekerasan di Papua.
Jenasah Kelly sendiri dilaporkan telah diberangkatkan pada jam 15.30 waktu Papua ke Jayapura dengan menggunakan pesawat Merpati. Sumber lain di Timika melaporkan Kelly Kwalik tidak diterbangkan dengan Merpati, tetapi menggunakan jasa penerbangan Airfast dengan tujuan Jakarta. Sementara menurut Irjenpol Nana Sukarna, Kadiv Humas Polri yang dkutip dari statemen di media di Jakarta mengatakan bahwa jenasah Kelly Kwalik di kirim ke Jayapura untuk kepentingan outopsi dan identifikasi. Tim Forensik dari Mabes Polri telah diberangkat ke Jayapura untuk melakukan identifikasi.
Kelly Kwalik dikenal oleh publik melalui operasi-operasi penyergapan terhadap satuan-satuan keamanan serta sabotase terhadap fasilitas PT Freeport Mc Moran pada tahun 1977. Demikian juga dikenal sebagai aktor di balik penyanderaan terhadap tim peneliti Lorentsz di Mapnduma pada tahun 1996. Kelly Kwalik tergabung dalam struktur TPN-PB sebagai Panglima pada Kodap III. Pada tanggal 7 April 2007 dalam pertemuan ke-2 para pemimpin gerilya di Markas Victoria Papua New Guinea, Kelly Kwalik diangkat sebagai Panglima Tinggi Komando TPN-PB.
Kelly sendiri disebutkan sebagai kriminal, ditetapkan sebagai orang-orang yang diicari (daftar pencarian orang-DPO) oleh pemerintah Indonesia dan FBI US dalam kasus “penembakan warga Amerika Serikat pada tahun 2003 di mile 62-63”, Tembagapura. Kelly juga dihubungkan dengan peristiwa penyerangan-penyerangan bersenjata terhadap karyawan PTFI, security PTFI dan aparat keamanan yang bertugas di sana. Kasus yang memunculkan kelompok baru sebagai penyulut konflik di Tembagapura. Kelly Kwalik sejauh menyangkal terlibat dalam penyerangan-penyerangan bersenjata di areal konsesi PTFI.
Dalam 5 tahun terakhir bersama-sama dengan gerilyawan TPNPB di Papua tengah mengupayakan cara-cara damai untuk penyelesaian masalah Papua. Pembunuhan Kelly Kwalik oleh Pasukan Anti Teror Detasemen 88 Polri merupakan anti klimaks dari upaya-upaya penyelesaian damai masalah Papua. @
Kontak person :
Ferdinand Ferry Marisan :+62 81344937471
Paula Makabori +61 402547517

        

Apa yang dilakukan tidak pernah mendapat tempat di mata penyelenggara negara ini. Bahkan mereka di pandang sebagai pengganggu yang kerap sebagai penggerogot atau hama yang usil karena membongkar kejahatan-kejatan, merusak hidup damai, bersih tanpa cela, dan kemapaman yang telah diperoleh. Hal-hal yang didapat dari menindas, merampas, memfitnah, melabelkan separatis, menculik, bahkan membunuh dengan alasan atas apa yang disebut “demi kepentingan negara” atau demi mendapatkan keuntungan dari cukong-cukong pengusaha HPH, perusahan pertambangan, perusahaan perkebunan, dan lain-lain. Karena kerja-kerja itu Pastor John Jonga dan mereka-mereka yang lain sering menjadi sasaran intaian, penyelidikan, kemarahan, amukan, tuduhan, penculikan, bahkan pembunuhan. Tuduhan sebagai kaki tangan separatis, penghianat negara, pemberi citra negatif negara di mata dunia, dan lain-lain. Padahal dalam praktek yang sebenarnya hal-hal tersebut merupakan tanggungjawab dan kewajiban dari negara untuk melindungi, memajukan, menegakan, dan memenuhi hak-hak yang hakiki dari warga negara.

Yap Thiam Hien adalah pencapaian atas upaya yang dilakukan. Kita boleh berharap dan mungkin sangat berharap bahwa negara demikian juga aktor-aktor non negara (cukong) menyadari hal ini dan tidak lagi melakukan praktek-praktek yang cenderung terhadap penyangkalan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang paling hakiki : hak untuk hidup, hak untuk tidak disika, hak untuk tidak diperkosa, hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, dan hak-hak lain yang ada dan melekat dalam diri manusia : sebagai perorangan ataupun kelompok.

Yap Thiam Hien adalah penghargaan untuk korban-korban pelanggan HAM di Papua, untuk rakyat Papua, dan untuk mereka-mereka yang telah bekerja untuk itu. Sama halnya dengan “REGIONAL HUMAN RIGHT AWARD” yang diberikan oleh UNDP Project fully funded by UK DFID, RRRT. Penghargaan yang diserahkan oleh Michael Green, duta besar New Zealand untuk Republik Fiji dan di terima oleh Rex Rumakiek, selaku deputi PCRC – mewakili ELSHAM Papua di Souva, Fiji pada tahun 2004. 5 (lima) tahun setelah itu penghargaan baru dapat diberikan kepada korban-korban HAM dan pekerja kemanusiaan di Papua, diserahkan langsung kepada ELSHAM Papua pada tanggal 09 Desember 2009 dan diterima oleh Martin Patay.

Yap Thiam Hien kepada Pastor John Jonga, sebelumnya juga kepada Yosepha Alomang, selanjutnya juga Golden Price Environment kepada Yosepha Alomang, dan Regional Human Rights Award kepada ELSHAM Papua merupakan kritik kepada negara untuk memperbaiki HAM dan demokrasi di Papua. Tetapi juga catatan kepada Negara untuk menyadari tanggungjawab dan kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakan, dan memenuhi hak-hak asasi manusia di Tanah Papua dan Indonesia (arb)

———–
Jonga Raih Penghargaan Yap Thiam Hien 2009

        

Hari ini, Tim BMP Bertolak ke Jakarta

Terkait Sidang 11 Kursi di MK
JAYAPURA-Tekad dari Barisan Merah Putih (BMP) untuk memperjuangkan masuknya 11 kursi di DPR Papua dan 9 kursi di DPRD Papua Barat sebagai representasi Undang-Undang Otsus nampaknya bakal menemui jawaban, setelah Makamah Konstitusi (MK) menyatakan menerima gugatan mereka dengan surat panggilan no.867.116/PAN/MK/2009, yang akan bersidang Rabu (4/11) pekan depan.
Terkait hal ini, Tim BMP pun telah bersiap dan rencananya BMP yang dipimpin langsung Ketua umum BMP Ramses Ohee didampingi Sekjen BMP Yonas Alfons Nusi, akan bertolak menuju ke Jakarta, Sabtu (31/10) pagi ini.
“Ya, kami rencana besok (hari ini-red) bertolak ke Jakarta, satu tekad kami adalah ingin agar hak-hak politik orang Papua dihormati. Tidak ada kepentingan lain. Kami juga berharap agar semua yang dipanggil diantaranya Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, Ketua KPU Provinsi Papua dan Papua barat, dan Ketua DPRD dari Papua dan Papua Barat, agar bisa juga hadir saat sidang,” Yonas Alfons Nusi saat memberikan keterangan pers, kemarin.
Bahkan, Nusi juga dengan tegas meminta agar Ketua KPU Provinsi Papua Benny Sweny agar membawa surat KPU Papua nomor 184 dan 185 tahun 2009, agar dibacakan saat sidang di MK, lantaran surat tersebutlah sebagai surat sakti yang menghalalkan 11 kursi DPR Papua dan 9 kursi DPR Papua Barat masuk dalam keanggotaan DPRD periode 2009-2014.
Sementara itu menurut Ramses Walli mantan anggota DPRP yang juga sebagai salah satu orang yang serius memperjuangakn 11 kursi bersama dengan BMP mengatakan, perjuangan yang dilakukan oleh Barisan Merah Putih adalah untuk kepentingan rakyat Papua, sehingga harus direspon oleh semua pihak, dan baginya apapun hasil tanggal 4 Nopember nanti harus di terima oleh semua pihak.
Hanya saja Ramses dalam kesempatan tersebut lebih dulu menyarankan agar jika saja MK mengabulkan 11 kursi DPRD Papua dan 9 kursi untuk Papua Barat, maka langkah terbaik yang dilakukan oleh Gubernur Papua dan DPRP adalah melakukan penambahan kursi saja, ketimbang melakukan pengurangan kursi, artinya dari 56 kursi yang saat ini ditambah lagi menjadi 11 kursi sehingga 67 kursi.
“Ketimbang mengurangi kursi, jelas tak mungkin sebab anggota DPRP tersebut sudah dilantik dan tentunya akan membuat masalah baru, sehingga saya menyarankan agar ada penambahan kursi saja, soal dana saya pikir ada dana Otsus, sehingga 11 kursi ini dibiayai oleh dana Otsus saja, agar ke depan merekalah yang memperjuangkan hasil-hasil Otsus,” ujarnya.
Sementara menurut Ketua Umum Barisan Merah Putih, Ramses Ohee, pihaknya lebih memilih jalan tengah dan bukan saatnya untuk saling melemparkan kesalahan satu sama lain.
“Jika ada masalah marilah kita duduk bersama-sama mengatur di para-para adat. 11 kursi kini sudah mulai didorong, sehingga semua pihak harus dukung, sebab ini menyangkut masalah adat orang Papua,” ujarnya.
Terkait sidang di MK ini, Majelis Rakyat Papua (MRP) juga siap untuk berangkat ke Jakarta bersama dengan Gubernur dan DPR Papua. “Kursi tersebut sudah dibagi dan direbut sehingga harus ditata ulang untuk Pemilu 2014,” ungkap Ketua MRP Drs.Agus Alue Alua,M.Th saat ditemui di sela-sela acara open house pameran seni dan budaya Papua dalam rangka HUT MRP yang ke IV, Jum’at (30/10).
Pihaknya mengungkapkan, kalau memang 11 kursi tersebut bisa kembali ke tangan rakyat Papua, maka itu menjadi harapan semua orang, namun yang terjadi adalah kursi tersebut sudah direbut yang dalam artian telah diambil sekaligus sudah terisi, karena para anggota DPRP sudah dilantik.
“Ini kan anggota DPRP termasuk dengan 11 kursi tadi sudah dilantik, dan apakah harus ditarik kembali 11 orang dari DRPP? Ya itu nanti Gubernur, MRP dan DPRP nanti ke Jakarta dan berunding karena undang-undang yang sudah ada tidak diterapkan oleh KPU, walaupun MRP telah berjuang habis-habisan selama 6 bulan terakhir di MK dan kemudian tidak berbuah hasil, sehingga kursi tersebut telah direbut sehingga menurut kami sangat bagus kalau kursi tersebut diingatkan, sehingga kita dapat mengaturnya untuk ke depan dalam sebuah Perdasus atau Perdasi untuk partai lokal pada Pemilu tahun 2014,” tuturnya.(cak/jop/fud)
(scorpions)

        

Pangdam: Kelly Kwalik Dalang Penembakan Freeport

JAYAPURA-Jika sebelumnya Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. FX. Bagus Ekodanto menegaskan bahwa serangkaian kasus penembakan di area PT Freeport Indonesia bukan dilakukan oleh kelompok TPN/OPM (Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka) pimpinan Kelly Kwalik, namun Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI A.Y. Nasution berkomentar lain. Pihaknya menegaskan bahwa dalang aksi penembakan di area Freeport yang sudah berlangsung selama 4 bulan itu adalah Kelly Kwalik.
“Video yang dihadirkan tadi adalah Kelly Kwalik. Kalau memang itu berbeda dengan dokumen Polda, kita akan cari siapa itu. Tetapi yang tadi ditayangkan itulah Kelly Kwalik sebenarnya,” tegasnya saat ditanya wartawan seusai acara Dialog Publik Carut Marut Kasus Freeport yang digelar DPD KNPI Provinsi Papua di Swissbel Hotel, Jumat (30/10) kemarin.
Saat disinggung bahwa pernyataan Pangdam itu berbanding terbalik dengan pernyataan Kapolda Papua, Pangdam menjelaskan, dengan adanya rekaman video itu menunjukkan suatu bukti dan pihaknya menolak jika video itu dikatakan palsu.
“Saya nggak pernah tuding siapa yang menjadi aktor utama, semua pertanyaan yang jawab kalian sendiri (wartawan,red). Di dalam video itu menunjukkan perintah operasi dari Kelly Kwalik untuk mengacaukan PT Freeport Indonesia,” tegasnya.
Menjawab pertanyaan siapa pemasok amunisi di PTFI itu sehingga penembakan itu masih sering terjadi? Pangdam mengatakan, bahwa mencari amunisi senjata itu tidaklah sulit. “Sekarang di mana-mana bisa didapat kok. Kan beli dimana-mana bisa kok, banyak penyelundupan. Kalau masalah itu tanya Polisi, karena mereka lebih tahu. Jangan menggiring saya untuk menjawab pertanyaan mengenai barang bukti karena itu adalah ranah dari Polisi,” ucapnya.
Lebih lanjut Pangdam menjelaskan, pengamanan itu tidak hanya sepanjang jalan tetapi juga hingga pelosok kampung. “Kita di bagian hutan, sedangkan polisi di sepanjang jalan yang setiap hari dilalui oleh logistik dan bus karyawan Freeport,” terangnya.
Disinggung adanya ketidakseriusan dari pihak TNI untuk membalas tembakan dari penembak gelap yang ada di Timika, Pangdam tidak membenarkan bahwa TNI tetap akan memberikan perlawanan. “Masa TNI, tidak ada niat TNI untuk membalas, iya kalo gangguan kita temukan di situ ya kita balas, kalo perlu diadakan pengejaran atas pelaku,” tandasnya.
Saat kembali ditanya apakah ada rencanan penambahan pasukan terkait kondisi keamanan di PTFI? Pangdam pun menjawab, “Ngapain tambah-tambah pasukan? Saya sudah katakan mau tambah puluhan ribu juga tidak menjamin bahwa penembakan itu berhenti. Bukan masalah jumlah dalam pengamanan PT Freeport, akan tetpi masalah yang kompleks terjadi di situ,” tegasnya lagi.
Oleh karena, Pangdam mengajak agar semua pihak dapat menyelesaikan permasalahan di PT Freeport tersebut.
Sementara itu, Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua, M. Rivai Darus,SH menegaskan, dialog publik tersebut adalah langkah awal untuk terjaringnya informasi yang aktual yang bisa digunakan untuk proses-proses dialog selanjutnya. “Kami mempunyai pengalaman beberapa kasus di Papua hingga kini belumlah selesai. Kami harapkan kasus Freeport ini dapat tuntas dan kepada pihak keamananpun dapat menyelesaikan dengan tuntas,” tegasnya.
Disamping itu, tanggungjawab pemerintah sangat luar biasa dan KNPI belum melihat dari pemimpin daerah mengangkat masalah itu sebagai isu, akan tetapi semua kasus di Freeport diserahkan kepada perangkat hukum yaitu polisi.
Dengan adanya dialog publik ini telah didapat beberapa permasalahan yang besar yaitu harus ada tindak lanjut dialog yang lebih spesifik lagi dengan waktu yang lebih panjang lagi. “Pemerintah daerah mempunyai kewajiban yang luar biasa dengan melihat kasus di Freeport, sehingga peran serta pemerintah daerah diharapkan mampu menjembatani proses-proses dialog berikutnya,” ujarnya.
Pihaknya mengharapkan adanya informasi yang berimbang atas tindakan Freeport kepada kesejahteraan masyarakat sekitar, dan meminta adanya keterbukaan dari TNI/Polri dalam penanganan kasus serta memberikan statement yang jelas dan benar. (ind/fud) (scorpions)